Pemerintah Aceh dorong akurasi laporan pejabat pusat demi percepatan penanganan darurat.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang objektif dan akurat kepada Presiden RI terkait penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah Aceh. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Kamis (11/12/2025), sebagai respon atas dinamika penanganan banjir dan tanah longsor yang hingga kini masih berlangsung.
Muhammad MTA mengatakan Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatian besar terhadap Aceh dengan turun langsung meninjau lokasi terdampak di Aceh Tenggara dan Bireuen. Namun, ia menilai upaya percepatan penanganan darurat akan berjalan optimal apabila seluruh laporan yang diterima presiden mengacu pada data faktual di lapangan.
“Kami sangat berharap kepada seluruh pejabat pusat untuk memberikan informasi yang faktual dan objektif kepada presiden. Hal ini berkaitan langsung dengan arah kebijakan yang beliau ambil dalam penanganan darurat dan pemulihan Aceh pascabencana,” ujarnya.
Ia meminta para menteri dan pejabat teknis untuk mendukung niat baik Presiden dengan menghadirkan laporan yang utuh, akurat, dan tidak menyesatkan. Menurutnya, ketidaktepatan informasi di tahap awal, khususnya dalam isu pemulihan listrik dan jaringan komunikasi, telah berdampak pada kebingungan publik serta menimbulkan tekanan terhadap para petugas di lapangan.
“Pernyataan yang keliru mengenai pemulihan listrik dan komunikasi membuat kita semua menghadapi kecaman publik. Hal seperti itu jangan sampai terulang kembali,” kata MTA.
Pemerintah Aceh juga menyampaikan bahwa Presiden dijadwalkan kembali berkunjung ke Aceh untuk meninjau kawasan terdampak paling parah, terutama Aceh Tamiang. Presiden disebut akan memantau secara udara perkembangan situasi di Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, wilayah yang hingga kini masih terputus akses darat.
“Kami melihat kunjungan Presiden kali ini membuka peluang besar bagi beliau untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang kondisi bencana Aceh,” lanjutnya.
Selain itu, Pemerintah Aceh kembali menekankan pentingnya dukungan internasional dalam fase tanggap darurat. Gubernur Muzakir Manaf, dalam berbagai pertemuan, telah menyampaikan harapan agar mekanisme pemberian bantuan luar negeri dapat dipercepat melalui skema bertahap, terutama untuk mengizinkan NGO spesialis kebencanaan memberikan dukungan teknis dan logistik.
“Bantuan internasional sangat dibutuhkan, setidaknya dari NGO-NGO yang khusus menangani kedaruratan. Ini akan menjadi penguatan penting bagi kerja pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, NGO lokal, dan seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.
Pemerintah Aceh berharap seluruh unsur pusat dan daerah dapat berkolaborasi secara objektif, terukur, dan saling melengkapi agar pemulihan Aceh berjalan cepat dan menyeluruh.
