Pemerintah membuka ruang bantuan internasional demi mempercepat pemulihan warga Aceh pascabencana besar.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh memastikan bahwa bantuan internasional untuk pemulihan Aceh pascabencana dapat masuk, khususnya yang bersifat non-pemerintah ke pemerintah (non-government to government). Kepastian tersebut disampaikan menyusul tingginya perhatian komunitas internasional terhadap dampak bencana yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa hasil konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bantuan internasional dari lembaga non-pemerintah selama ini diperbolehkan. Sementara itu, terkait skema bantuan pemerintah ke pemerintah (government to government), hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Bantuan internasional untuk pemulihan Aceh pascabencana dapat diberikan oleh NGO internasional atau lembaga sejenis. Namun, seluruh bantuan tersebut wajib dilaporkan dan dikoordinasikan melalui BNPB dan BPBA agar penyalurannya tepat sasaran dan terintegrasi,” kata Muhammad MTA di Banda Aceh, Minggu (21/12/2025).
Ia menegaskan, setiap bantuan barang dan logistik dari luar negeri tetap harus mengikuti mekanisme pelaporan dan pengawasan sesuai regulasi instansi kebencanaan nasional. Hal ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Sementara itu, untuk program pemulihan jangka menengah dan panjang, Pemerintah Aceh menekankan perlunya sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Seluruh inisiatif bantuan internasional akan disesuaikan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang tengah disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi Pemerintah Pusat.
“Program pemulihan harus sejalan dengan R3P agar tidak tumpang tindih dan benar-benar mendukung percepatan pemulihan Aceh pascabencana secara berkelanjutan,” ujar Muhammad.
Di sisi lain, Gubernur Aceh terus mengoptimalkan kunjungan langsung ke daerah-daerah terdampak bencana. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara nyata sekaligus mengambil keputusan strategis dan terpadu dalam penanganan serta pemulihan pascabencana.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga nasional, dan komunitas internasional untuk bersatu dan berkolaborasi sesuai peran masing-masing. Solidaritas dan sinergi dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat Aceh.
“Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Aceh berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Muhammad MTA.
