Dilema Denmark Greenland memuncak ketika tekanan Amerika Serikat, dorongan kemerdekaan Greenland, dan kepentingan geopolitik Arktik saling bertabrakan.
Jakarta – Pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dengan pejabat Denmark dan Greenland pada pekan depan diperkirakan akan menjadi salah satu momen diplomatik penting bagi kawasan Arktik. Dalam pertemuan ini, Denmark bersiap mempertahankan wilayah Greenland, yang sejak 1979 terus bergerak menuju kemerdekaan politik dan otonomi yang lebih luas.
Ancaman Presiden Donald Trump untuk mengambil alih Greenland — baik melalui pembelian maupun tindakan sepihak — memicu gelombang solidaritas negara-negara Eropa terhadap Denmark. Namun, dinamika tersebut sekaligus membuka kenyataan lain: Denmark berjuang mempertahankan wilayah yang sebagian besar penduduknya justru menginginkan kemerdekaan Greenland. Bahkan, partai oposisi terbesar di Greenland mulai mendorong opsi bernegosiasi langsung dengan Washington.
“Denmark berisiko menghabiskan modal kebijakan luar negerinya untuk mengamankan Greenland, hanya untuk kemudian menyaksikan Greenland pergi,” ujar Mikkel Vedby Rasmussen, profesor ilmu politik Universitas Kopenhagen, dikutip dari Reuters, Sabtu (10/1/2026).
Relevansi strategis Arktik
Greenland memiliki posisi strategis di antara Eropa dan Amerika Utara, serta menjadi lokasi penting dalam sistem pertahanan rudal balistik AS. Kehilangan Greenland dinilai akan mengurangi relevansi geopolitik Denmark di kawasan Arktik, sekaligus mengubah peta keamanan kawasan.
Namun, bila penduduk Greenland pada akhirnya memilih merdeka atau menjalin kesepakatan langsung dengan Washington, upaya Denmark mempertahankan wilayah tersebut berpotensi tidak membuahkan hasil.
Taruhannya tidak hanya menyangkut kepentingan nasional Denmark. Sejumlah negara Eropa melihat isu ini sebagai preseden global yang berbahaya: penyerahan Greenland dapat membuka peluang bagi kekuatan besar mengajukan klaim teritorial terhadap negara kecil lain, sehingga mengganggu tatanan dunia pasca-1945.
Dalam pernyataan bersama pada 22 Desember, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa batas negara dan kedaulatan berakar pada hukum internasional.
“Perbatasan nasional dan kedaulatan negara berakar pada hukum internasional. Prinsip itu tidak dapat diganggu gugat. Anda tidak bisa mencaplok negara lain… Greenland adalah milik rakyat Greenland,” demikian pernyataan keduanya.
“Kartu Greenland” dan kepentingan Amerika Serikat
Selama Perang Dingin, posisi strategis Greenland memberi Denmark pengaruh diplomatik di Washington. Kondisi ini dikenal sebagai “Kartu Greenland”, yang memungkinkan Denmark menekan pengeluaran pertahanan namun tetap mendapat posisi penting di NATO.
Aspirasi kemerdekaan Greenland meningkat sejak diberikannya otonomi luas pada 1979, kemudian diperkuat melalui perjanjian tahun 2009 yang mengakui hak Greenland untuk merdeka melalui referendum.
Seluruh partai politik di Greenland menyatakan mendukung kemerdekaan, meski berbeda pandangan mengenai waktu dan mekanisme pencapaiannya. Tekanan Amerika Serikat mempercepat proses politik tersebut, sekaligus memaksa Kopenhagen mengeluarkan modal diplomatik dan anggaran besar dengan hasil yang belum pasti.
“Seberapa jauh kita harus berjuang bagi seseorang yang sebenarnya tidak ingin lagi bersama kita?” kata Joachim B. Olsen, analis politik dan mantan anggota parlemen Denmark.
Beban keuangan dan hubungan bersejarah
Denmark menyalurkan hibah tahunan sekitar 4,3 miliar krona Denmark untuk menopang perekonomian Greenland. Pertumbuhan ekonomi Greenland tercatat hanya 0,2 persen pada 2025, sementara bank sentral memperkirakan defisit pembiayaan sekitar 800 juta krona Denmark per tahun. Di luar hibah tersebut, Denmark masih menanggung biaya kepolisian, peradilan, hingga pertahanan.
Kopenhagen juga meluncurkan paket pertahanan Arktik senilai 42 miliar krona Denmark sebagai respons atas kritik Washington mengenai perlindungan Greenland.
Meski demikian, sebagian pihak menilai hubungan Denmark–Greenland tidak semata bersifat transaksional. Marc Jacobsen, profesor madya di Royal Danish Defence College, menekankan adanya kedekatan sejarah, budaya, dan emosional.
“Ini bukan hanya soal ekonomi dan pertahanan. Ini tentang keluarga, sejarah panjang, dan ikatan budaya,” ujarnya.
Diplomasi yang rumit di tengah pemilu Denmark
Perdana Menteri Mette Frederiksen kini menghadapi tindakan penyeimbangan yang sulit. Ketegasan diperlukan demi kredibilitas diplomatik Denmark, tetapi langkah tersebut berpotensi menimbulkan gesekan dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ancaman Rusia.
Frederiksen juga akan menghadapi pemilu tahun ini, meskipun isu Greenland bukan tema utama kampanye.
“Saya tidak tahu mengapa kita harus bertahan pada komunitas ini ketika mereka ingin keluar,” kata penulis dan penyiar sains Denmark Lone Frank.
