PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Terancam Dicopot karena Skandal Panggilan Telepon.
Jakarta — Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menghadapi ujian serius dalam kepemimpinannya setelah Mahkamah Konstitusi Thailand mencabut sementara kewenangannya akibat skandal percakapan telepon yang bocor ke publik. Dalam rekaman yang beredar luas, Paetongtarn terdengar berbicara dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, dan menyebutnya sebagai “Paman”, sembari melontarkan kritik terhadap seorang komandan militer Thailand.
Isi percakapan tersebut memicu kecaman publik dan memunculkan petisi yang menuntut pencopotannya dari jabatan perdana menteri. Merespons tekanan itu, Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk menangguhkan sementara jabatan Paetongtarn sembari meninjau permohonan pemecatan secara permanen.
Paetongtarn, 37 tahun, merupakan perempuan kedua yang menjabat sebagai perdana menteri di Negeri Gajah Putih. Ia merupakan anak bungsu dari Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri yang digulingkan dalam kudeta militer pada 2006. Keluarga Shinawatra dikenal sebagai salah satu dinasti politik paling berpengaruh di Thailand.
Karier politik Paetongtarn resmi dimulai pada 2021 saat bergabung dengan Partai Pheu Thai. Dua tahun kemudian, ia memimpin kampanye partai pada pemilu dan menjadi salah satu kandidat kuat perdana menteri. Di bawah kepemimpinannya, Pheu Thai berhasil membentuk koalisi pemerintahan, meski harus bersekutu dengan kelompok konservatif pro-monarki yang selama ini menjadi lawan politik keluarganya.
Paetongtarn sebelumnya menyuarakan komitmen untuk mengakhiri dominasi militer dalam pemerintahan Thailand serta memutus siklus kudeta yang pernah menimpa ayahnya, Thaksin, pada 2006, dan tantenya, Yingluck Shinawatra, pada 2014. Namun, ironi muncul ketika pemerintahannya justru lahir dari kompromi politik dengan faksi-faksi konservatif.
Kini, posisinya sebagai perdana menteri berada di ujung tanduk. Skandal percakapan pribadi yang melibatkan tokoh asing tidak hanya mengguncang legitimasi pemerintahannya, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran soal keamanan nasional dan etika kepemimpinan.
Sementara itu, publik dan pengamat politik menanti keputusan akhir Mahkamah Konstitusi, yang akan menentukan apakah Paetongtarn dapat melanjutkan kepemimpinannya atau justru menjadi anggota keluarga Shinawatra ketiga yang kehilangan jabatan akibat konflik politik di Thailand.
