Aceh Usulkan Otsus Permanen, Komisi II DPR RI Siap Bahas Pembentukan Panja Khusus.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh mendorong agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak hanya diperpanjang, tetapi ditetapkan sebagai kebijakan permanen. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kunjungan kerja di Banda Aceh, Jumat (25/7/2025).
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI terhadap keberlanjutan Dana Otsus. Ia menegaskan bahwa Dana Otsus masih menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di Aceh. “Sekitar 77 persen belanja pemerintah Aceh bersumber dari transfer pusat, termasuk Dana Otsus. Tanpa dana ini, banyak program pelayanan dasar akan terhambat,” ujar Fadhlullah.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh itu dihadiri jajaran Forkopimda Aceh, para kepala daerah, pimpinan SKPA, akademisi, serta unsur DPR Aceh. Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Dr. Dede Yusuf, didampingi sejumlah anggota lintas fraksi.
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh (Bappeda) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) memaparkan pentingnya keberlanjutan dana Otsus untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor. “Tanpa Otsus, akan terjadi perlambatan pembangunan dan penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Bappeda Aceh.
Direktur RSUD Zainoel Abidin juga menyoroti peran dana Otsus dalam mendukung sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menopang layanan kesehatan rujukan provinsi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dede Yusuf menyatakan keterbukaan DPR RI untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus Aceh. “Jika Papua bisa mendapat perhatian khusus, Aceh juga patut mendapatkan perlakuan serupa. Kami siap mendorong opsi menjadikan Otsus sebagai kebijakan permanen,” tegasnya.
Anggota Komisi II lainnya, seperti Aria Bima (PDIP), Ahmad Heryawan (PKS), hingga Deddy Yevri Sitorus (PDIP), menyatakan dukungan serupa. Mereka menilai Otsus Aceh harus dievaluasi secara menyeluruh dan dijadikan instrumen pembangunan jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.
“Otsus untuk Aceh bukan hanya diperpanjang, tapi dipermanenkan. Ini bagian dari komitmen nasional terhadap keadilan dan pengakuan atas sejarah panjang Aceh,” ujar Aria Bima.
Wakil Gubernur Fadhlullah menyambut baik dukungan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk menggelar forum lanjutan bersama DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta.
Selain isu Otonomi Khusus, pertemuan juga membahas sejumlah aspirasi daerah, termasuk keterbatasan akses putra-putri Aceh ke lembaga pendidikan kedinasan seperti IPDN dan Akpol, status hukum pemukiman masyarakat di kawasan hutan Gayo Lues, serta tingginya harga tiket pesawat ke dan dari Aceh. “Penerbangan ke Aceh kadang tembus Rp12 juta saat hari besar. Ini perlu perhatian serius dari pemerintah pusat,” ujar Fadhlullah.
