Dalam Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota se-Aceh, Gubernur Muzakir Manaf menekankan pengendalian inflasi, penguatan ekonomi desa melalui koperasi, program gizi gratis, hingga percepatan serapan anggaran.
Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem secara resmi membuka dan memimpin Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Wali Kota se-Aceh tahun 2025 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (8/9/2025).
Hadir dalam forum tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekda Aceh M. Nasir, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPA, kepala biro Setda Aceh, para bupati dan wali kota, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi penting untuk memperkuat sinergi antardaerah. Ia menekankan setiap langkah pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Pertemuan ini adalah momentum untuk memperkuat koordinasi. Setiap langkah pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Mualem.
Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga
Salah satu poin utama yang disampaikan Gubernur adalah pengendalian inflasi. Data per Agustus 2025 menunjukkan inflasi Aceh mencapai 3,70 persen, dengan angka tertinggi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 5,20 persen dan terendah di Banda Aceh sebesar 2,34 persen.
Menjelang perayaan Maulid Nabi yang berlangsung panjang di Aceh, Gubernur meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret menjaga stabilitas harga.
Ekonomi Desa dan Koperasi
Gubernur juga menekankan penguatan ekonomi gampong melalui operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk di seluruh desa. Ia meminta bupati dan wali kota memastikan koperasi ini segera berjalan efektif sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.
Program Gizi dan Pendidikan
Selain itu, ia menyoroti program makan bergizi gratis. Gubernur mengingatkan agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah terbentuk dikelola berkelanjutan dan disinergikan dengan KDMP.
Pada sektor pendidikan, Muzakir menekankan percepatan pembangunan sekolah rakyat di daerah dengan akses terbatas. Program pendidikan nonformal tersebut harus transparan, tepat sasaran, dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Serapan Anggaran dan Inovasi
Di penghujung arahannya, Gubernur meminta percepatan realisasi anggaran agar pembangunan tidak tertunda akibat rendahnya serapan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi, integritas, serta inovasi dalam setiap pelaksanaan program.
Usai pembukaan, rapat kerja dilanjutkan dengan sesi yang dipimpin Sekda Aceh M. Nasir. Forum ini memberi ruang bagi para bupati dan wali kota untuk menyampaikan kondisi terkini sekaligus tantangan yang dihadapi daerah masing-masing.
