Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dianugerahi gelar adat “Petua Panglima Hukom Nanggroe” oleh Wali Nanggroe Aceh sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi menjaga perdamaian dan keamanan di Aceh.
Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima penganugerahan gelar adat “Petua Panglima Hukom Nanggroe” dari Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar, dalam sebuah prosesi khidmat di Pendopo Wali Nanggroe, Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).
Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, unsur Forkopimda Aceh, serta sejumlah pejabat pemerintahan dan tokoh adat.
Prosesi penganugerahan diawali dengan penyematan medali dan pemasangan selempang oleh Teungku Malik Mahmud kepada Tito Karnavian, disusul dengan prosesi peusijuek atau tepung tawari sebagai simbol penghormatan dan doa keselamatan.
Dalam sambutannya, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, menyampaikan bahwa gelar kehormatan tertinggi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian Tito dalam menjaga keamanan nasional dan memperkuat perdamaian di Aceh.
“Anugerah ini kami berikan atas dedikasi beliau dalam menjaga keamanan serta memperkokoh perdamaian di Aceh, baik saat menjabat sebagai Kapolri maupun sebagai Menteri Dalam Negeri,” ujar Teungku Malik Mahmud.
Ia menambahkan, gelar “Petua Panglima Hukom Nanggroe” merupakan simbol penghormatan rakyat Aceh kepada sosok yang berperan menjaga stabilitas dan keutuhan hukum di Tanah Rencong.
Sementara itu, Tito Karnavian mengaku terharu atas kehormatan yang diberikan langsung oleh Wali Nanggroe Aceh. Ia menyebut gelar tersebut sebagai penghargaan yang akan dikenangnya sepanjang hidup.
“Ini merupakan kebanggaan luar biasa bagi saya. Gelar ini diserahkan langsung oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, dan menjadi simbol persaudaraan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh,” ucap Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengenang pertemuannya dengan Wali Nanggroe di Jakarta saat menerima undangan penganugerahan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat lembaga adat sebagai benteng budaya Aceh di tengah perubahan zaman.
“Lembaga Wali Nanggroe memiliki peran penting dalam menjaga nilai adat dan kebudayaan Aceh. Pemerintah pusat akan terus mendukung peran tersebut agar sejalan dengan pembangunan nasional,” kata Tito menutup sambutannya.
Penganugerahan gelar adat ini menjadi momentum penting yang menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat nilai budaya, hukum adat, dan perdamaian berkelanjutan di Aceh.
