Gubernur Aceh Mualem meninjau abrasi yang merusak permukiman Lhok Puuk dan berjanji mempercepat penanganan darurat.
Aceh Utara — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meninjau langsung kawasan permukiman warga yang tergerus abrasi parah di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, Minggu (16/11/2025). Dalam peninjauan itu, Mualem menyatakan kondisi di kawasan pesisir tersebut telah mencapai tahap darurat dan membutuhkan penanganan segera.
“Saya harapkan secepat mungkin diperbaiki, karena ini kalau boleh dikatakan kondisinya darurat,” ujar Mualem saat meninjau lokasi abrasi yang kini mendekati rumah-rumah warga.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh akan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk memastikan langkah penanganan dapat dimulai tanpa menunggu waktu lama. Menurutnya, abrasi yang terus meluas berpotensi mengancam keselamatan warga dan memperparah kerusakan infrastruktur dasar.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau Ayahwa, yang mendampingi kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Pemerintah Aceh. Ia menyebut kunjungan Mualem menjadi sinyal positif bagi percepatan penanganan di Lhok Puuk.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah melihat langsung kondisi abrasi di Lhok Puuk. Insya Allah, seperti yang beliau sampaikan, penanganan akan dipercepat sehingga masyarakat kembali aman,” kata Ayahwa.
Keuchik Lhok Puuk, T. Bakhtiar, memaparkan bahwa abrasi di wilayahnya telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan semakin parah sejak 2019. Berdasarkan data gampong, dari 475 kepala keluarga (KK), sebanyak 214 KK telah terdampak langsung. Bahkan, 38 rumah warga telah hilang terseret ombak.
“Yang sudah terbawa arus 38 rumah dan tidak ada lagi jejaknya. Tanah yang dulu menjadi permukiman kini berubah menjadi garis pantai,” ujar Bakhtiar.
Situasi menjadi makin mengkhawatirkan ketika air laut mulai masuk ke permukiman setiap kali pasang purnama. Kerusakan tidak hanya menimpa rumah-rumah warga, namun juga fasilitas dasar. Jalan utama gampong kini sebagian amblas, dan sumur-sumur warga tak lagi bisa digunakan karena terintrusi air laut. Sementara itu, jaringan PDAM yang ada sejak pascatsunami tak pernah mengalir.
“Ini sudah mengganggu kehidupan warga. Air bersih tidak ada, jalan rusak, dan ancaman abrasi terus bergerak mendekati rumah-rumah,” kata Bakhtiar.
Pemerintah gampong berharap penanganan darurat dapat dilakukan secepatnya, termasuk pembangunan pemecah gelombang dan relokasi sementara bagi keluarga yang kehilangan rumah.
Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan mengupayakan langkah mitigasi jangka pendek dan jangka panjang. “Kita tidak ingin ada korban lebih besar lagi. Semua harus kita lakukan dengan cepat,” katanya.
