Posko Tanggap Darurat Aceh menegaskan data korban banjir Aceh tidak mencapai 400 orang seperti kabar hoaks yang beredar.
Banda Aceh — Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah korban meninggal akibat banjir Aceh mencapai 400 orang adalah tidak benar dan merupakan kabar bohong atau hoaks. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Posko, Murthalamuddin, dalam keterangan resminya di Banda Aceh, Minggu (30/11/2025).
Murthalamuddin mengatakan klarifikasi diperlukan untuk meredam keresahan publik setelah beredar luas unggahan di sejumlah platform media sosial yang menyebut ratusan korban tewas akibat bencana banjir Aceh.
“Saya pastikan data itu tidak benar alias kabar hoaks,” tegas Murthalamuddin, yang juga merupakan Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, khususnya pada situasi darurat bencana yang sangat membutuhkan ketenangan dan akurasi data. Menurutnya, penyebaran hoaks dapat memicu kepanikan dan menghambat proses penanganan korban banjir Aceh di lapangan.
“Kabar resmi terkait dengan korban bencana banjir Aceh hanya disampaikan melalui pemerintah dan lembaga-lembaga resmi terkait,” ujarnya.
Data Sementara Korban Banjir Aceh
Murthalamuddin menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang dihimpun dari rumah sakit, TNI/Polri, unsur gampong, dan tim penyelamat di lokasi bencana, jumlah sementara korban meninggal dunia akibat banjir Aceh tercatat 80 orang.
Sementara itu, untuk korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan berjumlah 71 orang. Proses pencarian masih terus dilakukan secara intensif oleh tim gabungan dengan dukungan peralatan SAR yang telah diterjunkan ke sejumlah wilayah yang terdampak paling parah.
“Untuk memastikan keberadaan korban yang hilang, kami terus berkoordinasi dengan TNI–Polri, rumah sakit, dan perangkat gampong,” kata Murthalamuddin.
Ia mengimbau masyarakat untuk memprioritaskan solidaritas, memperkuat dukungan moral, serta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan Pos Komando Tanggap Darurat.
“Mari bantu pemerintah dengan menyaring informasi sebelum menyebarkannya,” tutupnya.
