Instruksi diberikan untuk mengoptimalkan evakuasi, distribusi logistik, layanan kesehatan, dan pemulihan akses di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh mempercepat penanganan darurat banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh melalui mobilisasi penuh seluruh instansi terkait. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir yang juga Kepala Pos Komando Penanggulangan Bencana Aceh, memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk segera turun ke lapangan guna memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak terpenuhi dengan cepat dan tepat.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi khusus yang digelar di Banda Aceh pada Kamis malam, 4 Desember 2025, dan dihadiri para Kepala SKPA, Kepala Biro, dan Staf Ahli Gubernur. Rapat dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Aceh yang masih memerlukan percepatan layanan, terutama terkait evakuasi, logistik, kesehatan, air bersih, dan pemulihan akses transportasi yang hingga kini masih terputus di beberapa titik.
“Seluruh SKPA harus hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan warga tertangani secara cepat dan tepat. Situasi darurat ini menuntut kita bekerja jauh lebih responsif dan terkoordinasi,” tegas Sekda Aceh.
Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah desa yang berada dalam kondisi kritis akibat terisolasi banjir dan longsor, sehingga memerlukan dukungan operasi gabungan dari semua unsur pemerintah. Karena itu, ia meminta para kepala dinas terkait kebencanaan untuk mengerahkan personel tambahan ke titik-titik terdampak.
“Masih banyak desa yang membutuhkan dukungan kita. Segera bergerak,” ujarnya menegaskan kembali.
Nasir menyampaikan bahwa Pos Komando Penanggulangan Bencana Aceh terus memantau perkembangan penanganan bencana dan melakukan evaluasi harian. Pemantauan dilakukan terhadap progres distribusi bantuan, kondisi pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kendala teknis yang dihadapi tim di lapangan. Selain itu, pemerintah juga memperkuat mekanisme pelaporan terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan akurasi data dan kecepatan respons.
Ia menambahkan bahwa penanganan bencana Aceh memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid antara pemerintah daerah, TNI–Polri, lembaga kemanusiaan, relawan, dan pihak swasta. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat dibutuhkan mengingat skala bencana banjir dan longsor di Aceh berdampak luas terhadap ratusan ribu warga, infrastruktur publik, dan fasilitas sosial.
Pemerintah Aceh, kata Nasir, berkomitmen menjaga keberlanjutan distribusi logistik dan layanan vital lainnya, terutama bantuan makanan, obat-obatan, selimut, air bersih, dan kebutuhan spesifik bagi anak-anak, lansia, serta ibu hamil yang berada di pengungsian. Sementara itu, dukungan teknis juga terus diperkuat melalui penyediaan alat berat dan pembukaan jalur transportasi yang masih terputus.
Nasir menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah penanganan bencana Aceh dan percepatan pemulihan di seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor Aceh, serta memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata di tengah situasi darurat.
