Pemerintah Aceh membuka ruang kolaborasi luas lembaga lokal, nasional, hingga internasional untuk percepat pemulihan pascabencana.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh mencatat keterlibatan 77 lembaga kemanusiaan dengan 1.960 relawan yang saat ini aktif dalam upaya penanganan dan pemulihan bencana Aceh. Puluhan lembaga tersebut terdiri atas organisasi lokal, nasional, hingga internasional yang telah terdaftar secara resmi di Desk Relawan BNPB dan Posko Penanganan Bencana Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi terus bertambah seiring berjalannya proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Pemerintah, kata dia, membuka ruang partisipasi luas bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi secara terkoordinasi dan bertanggung jawab.
“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban bencana, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas niat baik serta kontribusi nyata dari seluruh lembaga dan relawan yang saat ini bekerja di lapangan,” ujar Muhammad MTA dalam keterangan resminya, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, kehadiran lembaga kemanusiaan dan relawan diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan yang saat ini tengah dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat Aceh secara mandiri.
Muhammad MTA menjelaskan, sejumlah lembaga telah secara aktif bergabung dan tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh. Di antaranya Save the Children, Islamic Relief, Aksi Cepat Tanggap (ACT), DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, serta Yayasan Geutanyoe, bersama sejumlah organisasi lainnya.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga secara resmi telah mengajukan permintaan keterlibatan lembaga internasional tertentu, dengan mempertimbangkan pengalaman panjang Aceh dalam penanganan bencana besar, termasuk tragedi tsunami 2004 silam. Beberapa lembaga yang diminta untuk berpartisipasi antara lain United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
“Keterlibatan lembaga internasional ini diharapkan dapat memperkuat aspek pemulihan jangka menengah dan panjang, khususnya pada sektor perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak,” kata Muhammad MTA.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh terus menyusun dan menjalankan berbagai kebijakan strategis dalam rangka percepatan pemulihan daerah terdampak bencana, dengan tetap berada di bawah supervisi dan koordinasi Pemerintah Pusat.
“Mari kita terus bersatu, saling menguatkan, dan bekerja bersama untuk mewujudkan Aceh yang lebih baik dan bangkit dari bencana ini,” pungkasnya.
