Kerusakan masif dan korban jiwa tinggi dinilai perlu komando nasional pemulihan pascabencana.
Banda Aceh — Bencana besar banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki pekan ketiga dengan dampak kemanusiaan yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Ahad (14/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.006 orang, sementara 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.
Selain korban jiwa, BNPB juga mencatat 5.400 orang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan, akibat terjangan banjir bandang dan longsor yang terjadi hampir bersamaan di sejumlah daerah. Bencana ini berdampak luas di 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi di Pulau Sumatera, menjadikannya salah satu bencana alam terbesar dalam satu dekade terakhir.
Kerusakan infrastruktur dan permukiman warga dilaporkan sangat masif. BNPB mencatat sekitar 158.000 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat dan tidak layak huni. Ribuan keluarga terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi pengungsian sementara dengan keterbatasan fasilitas dasar.
Tidak hanya rumah tinggal, berbagai fasilitas publik turut terdampak parah. Sedikitnya 1.200 fasilitas umum rusak akibat bencana ini. Rinciannya, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah mengalami kerusakan sehingga mengganggu pelayanan dasar masyarakat. Kerusakan juga meluas ke bangunan pemerintahan dan sarana transportasi. BNPB mencatat 290 gedung dan perkantoran terdampak, serta 145 jembatan rusak atau terputus, yang menghambat distribusi logistik dan proses evakuasi di sejumlah wilayah terdampak.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Yayasan Advokasi Perwakilan Bireuen dan Pidie Jaya, Muhammad Zubir, SH, MH, menilai perlunya komando khusus dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Ia mendorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera membentuk kembali Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) khusus, sebagaimana pernah dilakukan pascatsunami Aceh dan Nias pada 2004.
“BRR pernah terbukti berhasil dalam pemulihan dan pembangunan kembali Aceh dan Nias pascatsunami. Dengan skala kerusakan sebesar ini, pemerintah pusat perlu membentuk kembali BRR agar pemulihan berjalan terarah dan cepat,” ujar Zubir.
Menurutnya, jika proses pemulihan sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka prosesnya akan sangat lambat dan berpotensi memakan waktu puluhan tahun. “Kerusakan infrastruktur sangat parah, ekonomi masyarakat lumpuh, sawah tertimbun material longsor, dan sejumlah bendungan rusak. Daerah akan kewalahan jika dibiarkan bekerja sendiri,” kata dia.
Zubir berharap pemerintah pusat segera mengambil alih komando pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana melalui satu badan khusus yang memiliki kewenangan lintas sektor. “Kami berharap Presiden segera membentuk komando pusat agar pemulihan pascabanjir ini dapat dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkeadilan bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
