Status darurat nasional belum ditetapkan, bantuan kemanusiaan dari negara sahabat untuk korban banjir dan longsor Aceh belum bisa masuk.
Banda Aceh — Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, menyatakan kekecewaannya atas terhambatnya masuk bantuan internasional untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra. Ia menilai, belum adanya penetapan status Darurat Bencana Nasional oleh Pemerintah Pusat telah menghambat dukungan kemanusiaan dari dunia internasional.
Menurut Wali Nanggroe, sejumlah duta besar dari negara sahabat telah menghubunginya secara langsung dan menyampaikan kesiapan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, hingga kini bantuan tersebut belum dapat direalisasikan karena status bencana hidrometeorologi di Sumatra belum dinaikkan menjadi darurat nasional.
“Saya banyak dihubungi oleh duta-duta asing. Mereka ingin membantu, tetapi masalahnya belum dinyatakan darurat nasional. Kalau sudah ada deklarasi, mereka bisa masuk. Ini tentu mengecewakan,” ujar Tgk Malik Mahmud usai mengikuti kegiatan zikir di Banda Aceh, dikutip dari dailymailindonesia, Selasa (16/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Aceh Berzikir, Doa Bersama, dan Aksi Solidaritas untuk korban banjir bandang dan longsor yang digelar Lembaga Wali Nanggroe di halaman Gedung Wali Nanggroe. Kegiatan ini juga dirangkai dengan peringatan Maulid Raya Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat.
Zikir dan doa bersama dipimpin oleh Abu Dr Sirajuddin Saman, MA, dan Tgk Akmal Abzal, SHi, MA. Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe secara resmi membuka penggalangan donasi untuk korban bencana serta melepas keberangkatan mobil bantuan logistik berupa makanan ke sejumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.
Selain itu, Wali Nanggroe juga menerima bantuan simbolis berupa dana tunai dari sejumlah lembaga di lingkungan Wali Nanggroe. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Majelis Tuha Peut, Majelis Fatwa, dan Tuha Lapan Wali Nanggroe sebesar Rp52 juta, Sekretariat Wali Nanggroe Rp25 juta, serta RS Putri Bidari Aceh sebesar Rp10 juta.
Wali Nanggroe menegaskan bahwa duka yang dialami Aceh dan Sumatra bukan hanya duka daerah, melainkan duka seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, ia berharap penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak sekadar bersifat darurat, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan serta ketahanan jangka panjang masyarakat.
“Semua pihak harus memperkuat semangat gotong royong dan memastikan bantuan tersalurkan secara adil dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Darwis Jeunib, turut mendesak Pemerintah Pusat agar segera membuka akses bantuan internasional bagi daerah-daerah terdampak, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Serahkan kepada dunia luar untuk membantu Aceh. Kalau tidak ada negara-negara luar yang ikut membantu, pemulihan ini akan memakan waktu sangat lama,” kata Darwis.
