Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengecam pemindahan warga Gaza oleh Trump sebagai pengusiran dari tanah mereka.
Jakarta – Kementerian Luar Negeri China secara resmi menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.
“Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza, dan berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan pemerintahan pascakonflik di Gaza untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur yang benar,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (5/2).
Dilansir Antara News, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengambil alih Jalur Gaza setelah warga Palestina dipindahkan ke tempat lain. Rencana ini juga termasuk pengembangan ekonomi di Gaza.
Namun, perlu diingat bahwa sebelumnya Trump juga telah mengusulkan pemindahan warga Palestina secara permanen dari Gaza ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Mesir, dan negara Arab lainnya.
Meskipun demikian, rencana ini telah ditolak oleh beberapa negara, termasuk Mesir dan Yordania. Kementerian Luar Negeri Mesir telah menyatakan bahwa mereka tidak bisa menerima segala upaya untuk memindahkan warga Palestina di Gaza ke negaranya, baik untuk sementara maupun jangka panjang.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi juga telah menyebut rencana ini sebagai upaya untuk membersihkan Gaza yang harus ditolak.
“China selama ini percaya bahwa ‘warga Palestina memerintah Palestina’ adalah prinsip dasar pemerintahan pascakonflik Gaza,” tambah Lin Jian.
Ia pun menyebut China meminta agar penyelesaian masalah di Palestina kembali ke jalur yang tepat yaitu lewat negosiasi politik berdasarkan solusi dua negara, sehingga dapat mewujudkan perdamaian abadi di Timur Tengah.
“China sangat tegas dalam prinsip bahwa Palestina memerintah Palestina. Jadi kami menentang pemindahan paksa yang menargetkan orang-orang di Gaza dan kami juga berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan gencatan senjata sebagai kesempatan untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara,” tegas Lin Jian.
Donald Trump telah mengumumkan rencana ambisius untuk mengambil alih Jalur Gaza dan mengembangkannya menjadi sebuah kawasan yang makmur dan damai. Rencana ini termasuk membongkar bom-bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di Gaza, serta menciptakan ribuan lapangan pekerjaan.
Trump, Gaza dapat menjadi sebuah kawasan yang membuat seluruh Timur Tengah bangga. Namun, ketika ditanya tentang siapa yang akan tinggal di sana, Trump hanya mengatakan bahwa tempat itu bisa menjadi rumah bagi masyarakat dunia dan menjadi “Riviera” di Timur Tengah, sebuah wilayah pesisir yang indah dan makmur.
Rencana ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi tentang masa depan Gaza dan bagaimana rencana ini akan diwujudkan.
Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa rencana ini memiliki potensi untuk mengubah Gaza menjadi sebuah kawasan yang lebih damai dan makmur.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.
Usulan ini telah ditolak keras oleh pemimpin negara-negara Muslim dan Arab serta sejumlah negara Eropa seperti Prancis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung ide Trump dan menganggapnya sebagai ide yang cemerlang dan segar. Namun, Trump tidak menjelaskan secara langsung bagaimana dan di bawah wewenang apa AS dapat mengambil alih tanah Gaza dan mendudukinya dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Trump juga telah mengatakan bahwa warga Palestina di Jalur Gaza tidak punya pilihan lain selain meninggalkan jalur pantai tersebut, yang harus dibangun kembali setelah hampir 16 bulan perang antara Israel dan Hamas.
Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengecam pemindahan warga Gaza oleh Trump sebagai pengusiran dari tanah mereka.
Komentar