Sejak perjanjian damai, Dana Otsus telah menjadi instrumen utama dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi.
Banda Aceh – Pemangkasan Dana Otsus Aceh, Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mengkritik keras kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi anggaran untuk Aceh.
Ia menyebutkan bahwa Pemangkasan Dana Otsus Aceh tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dan pengingkaran terhadap komitmen pemulihan Aceh pascakonflik.
“Dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk membangun kembali Aceh yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Pemotongan anggaran ini bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengkhianati hak rakyat Aceh,” tegas Fauzan, Kamis, 6 Februari 2025.
Menurutnya, sejak perjanjian damai, Dana Otsus telah menjadi instrumen utama dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Namun, kebijakan pemotongan ini justru mengancam harapan rakyat Aceh untuk meraih kesejahteraan.
“Jika terdapat penyalahgunaan dana, yang harus dihukum adalah para pelaku korupsi, bukan rakyat Aceh yang harus menanggung akibatnya melalui pemangkasan anggaran. Pemerintah pusat harus bersikap adil dan tidak menjadikan Aceh sebagai korban dari kebijakan yang merugikan,” tambahnya.
SAPA juga mendesak agar pemerintah pusat tidak hanya mengembalikan anggaran yang telah dipotong, tetapi juga menambah alokasi Dana Otsus untuk mempercepat pembangunan di Aceh. Selain itu, Fauzan menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan agar lebih transparan dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Fauzan mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak melupakan sejarah dan pengorbanan Aceh dalam mendirikan Republik Indonesia.
“Aceh merupakan daerah yang sangat penting bagi NKRI. Seharusnya, Aceh menjadi prioritas dalam pembangunan, bukan malah diperlakukan sebaliknya. Apa yang diberikan kepada Aceh saat ini tidak sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan Aceh untuk republik ini,” ujarnya.
“Dana Otsus seharusnya ditambah, bukan dikurangi, mengingat Aceh masih tertinggal dibandingkan daerah lain,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemotongan ini berpotensi menorehkan luka baru bagi rakyat Aceh.
“Jangan biarkan Aceh kembali merasa dikhianati. Pemerintah pusat harus menunjukkan komitmen yang tulus untuk membangun Aceh,” pungkasnya.
Fauzan mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam menolak kebijakan ini.
“Jangan biarkan hak kita dirampas secara sepihak. Semua pihak harus turun untuk melakukan protes, agar pemerintah pusat sadar bahwa kebijakan yang tidak adil ini harus dihentikan,” tutupnya.
