Langkah efisiensi ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak disia-siakan,” ujar Prabowo.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan dukungan penuh kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menindak tegas para pelaku korupsi yang telah merugikan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, pada Senin (10/2). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa meskipun ia telah berupaya mengajak para pelaku korupsi untuk secara sukarela mengembalikan uang negara, namun tindakan tegas tetap akan diambil terhadap mereka yang tidak kooperatif.
“Saya selalu mengajak kebaikan, saya selalu mendekati dengan cara yang… saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling, enggak usah diajak rukun,” kata Prabowo, seperti dilansir CNN Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto berharap ajakannya agar para koruptor mengembalikan uang negara dapat disambut baik selama 100 hari pertama masa kerjanya sebagai presiden.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa salah satu prioritas utama dalam periode awal kepemimpinannya adalah mendorong para pelaku korupsi untuk mengembalikan hasil curian mereka kepada negara, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi ekonomi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri. Hai, koruptor-koruptor, yang kau curi mbok kembaliin, untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang enggak malu. Tapi, mbok ya kau kembaliin,” ujarnya lagi.
“Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari. Ini sudah 100 berapa hari ya? Apa boleh buat, ya terpaksa lah Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK silakan,” kata dia.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah tidak lagi bersedia menerima kekayaan negara yang terus menerus dicuri oleh para koruptor. Menurutnya, kesadaran masyarakat semakin tinggi, dan mereka sudah tidak bisa dibohongi lagi oleh praktik-praktik korupsi yang merugikan negara.
Prabowo juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang ia terapkan, yang bertujuan untuk menghemat pengeluaran negara dan mengalokasikan anggaran tersebut untuk kepentingan rakyat secara lebih optimal. Meskipun kebijakan ini sempat menuai perlawanan dari sejumlah pihak, ia tetap berkomitmen untuk melakukan penghematan pada kementerian dan lembaga yang dinilai tidak efisien atau mubazir.
“Langkah efisiensi ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak disia-siakan,” ujar Prabowo.
“Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pengeluaran, yang mubazir yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau hemat uang, uang itu untuk rakyat,” ucapnya.
