Monopoli Perbankan di Aceh, Kebijakan Gagal yang Menyengsarakan Rakyat
Banda Aceh – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mengkritik keras dampak negatif keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh.
Ketua SAPA, Fauzan menyatakan bahwa kehadiran BSI, yang menggabungkan seluruh bank syariah menjadi satu entitas tunggal, bukannya membawa manfaat bagi masyarakat, justru berdampak buruk, khususnya bagi kalangan miskin dan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, kebijakan konversi penuh perbankan di Aceh ke sistem syariah, yang mengakibatkan pengusiran bank-bank konvensional, mulai memperlihatkan dampak negatif yang nyata. Selain mengeluhkan buruknya pelayanan, ia juga menyoroti penghambatan akses ekonomi masyarakat dan rendahnya transparansi dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BSI.
“Sejak BSI menjadi satu-satunya bank di Aceh, kami justru menyaksikan banyak masalah. Pelayanan yang semakin buruk, pelaku UMKM kesulitan, dan yang lebih mengkhawatirkan, kami tidak tahu apakah BSI benar-benar berkontribusi untuk masyarakat atau hanya mengejar keuntungan semata. Kami telah meminta laporan CSR BSI 2024, namun hingga saat ini laporan tersebut belum diserahkan. Apa yang mereka sembunyikan?” tegas Fauzan dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (10/2/2025).
Fauzan menambahkan bahwa perbankan seharusnya menjadi pilar ekonomi yang mendukung masyarakat kecil dan UMKM untuk berkembang. Namun, dengan penghapusan bank-bank konvensional, masyarakat kini menghadapi semakin banyak kendala dalam memperoleh layanan keuangan yang dibutuhkan.
“Di mana komitmen BSI untuk membantu masyarakat? Apakah mereka benar-benar peduli pada pelaku usaha kecil? Jika ada program sosial atau dana CSR, seharusnya diumumkan secara terbuka agar publik bisa mengetahui dan merasakan manfaatnya,” ujar Fauzan.
Ia juga mengkritik buruknya layanan BSI yang semakin meresahkan masyarakat. Keluhan terkait antrian panjang di kantor cabang, terbatasnya jumlah ATM, hingga seringnya gangguan pada layanan digital banking, semakin memperburuk keadaan ekonomi masyarakat Aceh.
“Masalah pada aplikasi mobile banking BSI kembali terjadi. Ini bukan kali pertama. Sebelumnya, masyarakat Aceh juga mengalami masalah serupa. Bayangkan pedagang yang hendak membeli barang atau pengusaha yang harus membayar gaji karyawan, namun semuanya tertunda karena sistem bank bermasalah. Ini bukan hanya ketidaknyamanan, tetapi sebuah bencana bagi ekonomi Aceh!” tegas Fauzan.
Lebih jauh, Fauzan menilai kebijakan penghapusan bank konvensional di Aceh sebagai keputusan gegabah yang justru merugikan perekonomian daerah. Tanpa adanya persaingan yang sehat di sektor perbankan, masyarakat kini terpaksa bergantung pada satu bank dengan pelayanan yang tidak profesional.
“Dulu, masyarakat dapat memilih layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kini mereka dipaksa menggunakan BSI, yang pelayanan dan kualitasnya semakin menurun. Akibatnya, ekonomi Aceh semakin terpuruk, kemiskinan meningkat, dan masyarakat kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka,” kata Fauzan.
Ia juga menduga bahwa kebijakan tersebut didorong oleh kepentingan pihak tertentu yang lebih menguntungkan segelintir elit dibandingkan dengan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Kami menduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan kebijakan ini. Pejabat-pejabat Aceh tampaknya gegabah dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada rakyat. Ini bukan keputusan yang membangun, melainkan merusak,” ungkapnya.
Ketua SAPA, Fauzan juga menyoroti pengusiran bank-bank besar yang sebelumnya beroperasi di Aceh, seperti BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, hingga Panin, yang diusir begitu saja. Bank-bank syariah yang lebih dulu hadir di Aceh, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, juga dipaksa tutup dan digabungkan ke dalam BSI.
“Keputusan untuk menutup bank-bank syariah yang sudah ada dan menggantikannya dengan satu bank tunggal adalah kebijakan yang tidak rasional. Dampaknya, ekonomi Aceh semakin terpuruk. Ketika ekonomi terhambat, masyarakat jatuh miskin, kriminalitas meningkat, dan banyak yang terjerumus dalam praktik ilegal demi bertahan hidup. Siapa yang bertanggung jawab?” tandas Fauzan.
Fauzan menyatakan bahwa ekonomi Aceh yang dulu berkembang pesat berkat kehadiran berbagai bank kini mengalami kemunduran yang signifikan. Banyak sektor usaha terdampak, mulai dari toko-toko yang sebelumnya disewa untuk kantor cabang bank hingga usaha kecil seperti warkop dan UMKM yang bergantung pada aktivitas ekonomi di sekitar bank.
“Pada masa lalu, dengan hadirnya banyak bank di Aceh, ekonomi bergerak lebih dinamis. Banyak toko yang disewa untuk kantor cabang, dan UMKM pun berkembang pesat di sekitar kantor-kantor bank tersebut. Sekarang? Semua itu hilang. Kita kehilangan daya saing, dan Aceh semakin terjerumus dalam kemiskinan,” ujarnya dengan penuh keprihatinan.
SAPA mendesak Pemerintah Aceh untuk segera meninjau kembali kebijakan monopoli perbankan ini dan memastikan bahwa sistem perbankan di Aceh benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya untuk segelintir pihak tertentu.
Komentar