Ia Singgung Penentangan terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran di Kongres Muslimat NU, Sebut Ada yang Melawan Instruksinya
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto Menginstruksikan Penghematan Anggaran Besar-besaran, Sebut Pihak yang Menentang Sebagai ‘Raja Kecil‘
Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk menghemat anggaran negara pada pemerintahan tahun 2025. Dalam upaya efisiensi, Prabowo menargetkan pengurangan anggaran yang signifikan di berbagai sektor, dengan mengarahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan seremonial serta perjalanan dinas.
Melansir detikNews, Arahan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Inpres tersebut berisi tujuh poin instruksi, yang mencakup penghematan anggaran belanja negara sebesar Rp 306 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun diperuntukkan bagi kementerian/lembaga, sementara Rp 50,5 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah.
Salah satu instruksi penting dalam Inpres tersebut mengharuskan pemerintah daerah (Pemda) untuk membatasi anggaran untuk kegiatan seremonial, studi banding, serta seminar atau Forum Group Discussion (FGD). Prabowo juga menginstruksikan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen dan pembatasan pengeluaran honorarium melalui pembatasan jumlah tim serta besaran gaji.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan sikap tegas terhadap pihak-pihak yang menentang kebijakan penghematan ini, menyebut mereka sebagai ‘raja kecil’. Siapa yang dimaksud oleh Prabowo dalam pernyataannya ini masih menjadi teka-teki publik, namun sejumlah pihak menganggap hal ini sebagai bentuk kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Prabowo Sebut ‘Raja Kecil’
Prabowo Singgung Penentangan terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran di Kongres Muslimat NU, Sebut Ada yang Melawan Instruksinya
Dalam sambutannya di Kongres ke-XVIII Muslimat NU yang berlangsung di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025), Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di pemerintahannya. Prabowo menyebutkan bahwa meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, ada beberapa pihak yang melawan arahan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menginstruksikan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan seremonial dan perjalanan dinas sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 306 triliun untuk tahun 2025. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak diterima oleh semua pihak, bahkan ada yang secara terbuka menentang instruksi tersebut.
Meskipun tidak menyebutkan nama secara langsung, Prabowo menyebutkan adanya pihak yang menurutnya bertindak seperti “raja kecil” yang menentang kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Pernyataan ini menambah ketegangan terkait penerapan kebijakan penghematan yang menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahan Prabowo.
“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam pemerintahannya diharapkan dapat memperbaiki kondisi semua sekolah di Indonesia, yang jumlahnya mencapai sekitar 330.000. Namun, ia menyoroti bahwa anggaran yang tersedia selama ini hanya mencukupi untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah saja.
Prabowo menekankan bahwa salah satu tujuan dari penghematan anggaran yang digulirkan adalah agar lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan, khususnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur sekolah di seluruh Tanah Air. Dengan adanya efisiensi anggaran, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki lebih banyak sekolah dan meningkatkan fasilitas pendidikan demi kemajuan anak bangsa.
Namun, Prabowo juga mengakui tantangan besar yang dihadapi dalam merealisasikan hal tersebut, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran yang selama ini terbatas. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya disiplin anggaran untuk memastikan bahwa dana yang ada dapat digunakan secara tepat guna dan efektif.
“Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” ujar Prabowo.
“Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” sambungnya.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan klarifikasi terkait kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang sering dilakukannya. Prabowo mengakui bahwa dirinya kerap bepergian ke luar negeri, namun ia menegaskan bahwa perjalanan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kepala negara atas undangan resmi yang diterima.
Prabowo menjelaskan bahwa kunjungan ke luar negeri merupakan bagian dari tugas diplomatik yang diperlukan untuk kepentingan negara, baik dalam membangun hubungan internasional, memperkuat kerjasama ekonomi, maupun meningkatkan posisi Indonesia di dunia global. Dengan tegas, ia menekankan bahwa semua perjalanan tersebut dilakukan untuk tujuan yang konstruktif dan sesuai dengan kepentingan negara.
“Loh Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting, oleh negara-negara yang penting dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” ucapnya.
