Ditjen Gakkum resmi dibentuk untuk memperkuat pengawasan serta penindakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
Jakarta – Efesiensi Anggaran Tidak pengaruhi pembentukan Ditjen Gakkum, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memastikan bahwa efisiensi anggaran pemerintah tidak akan menghambat pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum).
Menurutnya, struktur organisasi Ditjen Gakkum telah disetujui dan saat ini sedang memasuki proses pelelangan jabatan untuk mengisi struktur tersebut.
Dengan demikian, Ditjen Gakkum diharapkan dapat beroperasi secara optimal dan efektif dalam menegakkan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Kalau dengan adanya efisiensi, karena struktur organisasi kan sudah disetujui. Jadi tinggal penunjukan pejabat untuk Gakkum. Jadi seharusnya dengan efisiensi ya karena tidak ada pengaruh,” ujar Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, Rabu (12/2/2025).
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, belum dapat memastikan tanggal pasti aktivasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Namun, ia menegaskan bahwa Kementerian ESDM saat ini masih fokus menyiapkan struktur organisasi Ditjen Gakkum guna memastikan kelancaran operasionalnya di masa depan.
“Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita akan menyiapkan proses pengisian jabatan untuk Dirjen Gakum ini,” katanya.
Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan tersebut pada 5 November 2024.
Efesiensi Anggaran tidak pengaruhi pembentukan Ditjen Gakkum dengan demikian, Ditjen Gakkum resmi dibentuk untuk memperkuat pengawasan serta penindakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Alhamdulillah sudah keluar persetujuannya. Dan tidak waktu lama lagi, Ditjen Gakkum akan mulai kita aktifkan. Dengan strukturnya. Sudah keluar. ujar Bahlil dalam Raker bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (6/2/2025).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa proses pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) telah selesai. Dengan demikian, Kementerian ESDM saat ini akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu proses pelelangan jabatan untuk mengisi struktur organisasi Ditjen Gakkum. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Jadi urusan Ditjen Gakkum sudah selesai. Jadi sekarang kita tinggal masuk pada proses tahapan lelang untuk strukturnya,” tambahnya.
Dengan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum), diharapkan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral dapat diperkuat. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk mengatasi kendala utama dalam pemberantasan tambang ilegal di Indonesia, yaitu lemahnya instrumen pengawasan. Dengan demikian, Ditjen Gakkum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Memang selama ini, salah satu yang membuat kenapa optimalisasi kerja kementerian dalam rangka pengawasan terhadap illegal mining dan drilling ini, tidak bisa dilakukan dengan cepat karena memang instrumen kita yang lemah,” katanya.
Komentar