“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi
Jakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri kegiatan retreat di Magelang.
Joko Widodo menegaskan bahwa retreat tersebut merupakan agenda pemerintahan. Mantan kader PDIP itu menyebut para kepala daerah diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (21/2).
Menurut Jokowi, kepala daerah yang telah dilantik seharusnya tetap menghadiri acara tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada kepentingan lainnya.
“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” tambahnya Jokowi.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Instruksi tersebut disampaikan setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2). Arahan itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi tersebut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal usai penahanan Hasto oleh KPK pada Kamis malam.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, mengumumkan bahwa kepemimpinan partai saat ini berada sepenuhnya di bawah kendali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis malam.
Komar menegaskan bahwa seluruh unsur partai, termasuk fraksi PDIP di DPR, harus menunggu arahan langsung dari Megawati.
Komentar