“Jika dibiarkan, konflik ini bisa menjadi bom waktu yang berpotensi menimbulkan korban. Apalagi aksi massa sudah berlangsung selama lima hari,” ujarnya.
BANDA ACEH — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak Bupati Aceh Selatan agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga Gampong Seuneubok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, dengan PT Agro Sinergi Nusantara (ASN). Desakan ini muncul menyusul aksi pendudukan lahan oleh warga yang telah berlangsung selama lima hari berturut-turut.
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menyatakan bahwa konflik agraria ini harus segera dimediasi secara adil agar tidak berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih luas.
“Bupati tidak boleh diam dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Ini menyangkut kehidupan dan hak masyarakat, sehingga perlu segera diselesaikan,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima Pojok Merdeka.net, Rabu (30/4/2025).
Menurut Ahmad, penyelesaian konflik semacam ini harus berlandaskan prinsip keadilan ekologis dan menghormati hak asasi manusia. Ia juga menilai, lambannya respon pemerintah daerah bisa memicu asumsi buruk di tengah masyarakat.
“Jika dibiarkan, konflik ini bisa menjadi bom waktu yang berpotensi menimbulkan korban. Apalagi aksi massa sudah berlangsung selama lima hari,” ujarnya.
WALHI Aceh mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warganya. Ahmad pun menekankan perlunya tindakan cepat dan dialog terbuka dengan semua pihak terkait.
BACA JUGA : PT Rambong Meuagam Diduga Serobot Lahan Pesantren, Gubernur Aceh Diminta Bertindak Tegas
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa bupati sengaja membiarkan konflik ini terjadi. Oleh karena itu, perlu segera hadir dan menyelesaikannya secara persuasif,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, WALHI Aceh mendesak Bupati Aceh Selatan untuk segera memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, pihak perusahaan, legislatif, serta unsur pemerintah lainnya guna mencari solusi yang adil dan menyeluruh.
“Kami meminta Bupati memanggil seluruh pihak untuk menyelesaikan sengketa ini secara cepat dan adil,” pungkas Ahmad.
Komentar