Gubernur Aceh Lantik 74 Pejabat Struktural, Tegaskan Pentingnya Profesionalisme.
Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melantik 74 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Aceh dalam sebuah prosesi resmi yang digelar di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (19/5/2025). Pelantikan ini mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), pejabat administrator (eselon III), serta pejabat pengawas (eselon IV).
Dari 74 pejabat yang dilantik, sebanyak lima orang menduduki posisi pimpinan tinggi pratama, 49 orang sebagai pejabat administrator, dan 20 orang sebagai pejabat pengawas.
Beberapa rotasi penting pada jabatan eselon II antara lain:
- M. Nasir Syamaun dilantik sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Sekda Aceh, menggantikan posisi sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
- Azwardi Abdullah, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan, kini dipercaya memimpin Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.
- T. Mirzuan menempati posisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.
- Dr. Husnan, yang sebelumnya menjabat sebagai Perencana Ahli Madya Bappeda Aceh, kini dipercaya memimpin lembaga tersebut sebagai Kepala Bappeda Aceh.
- Abdullah Hasbullah dilantik sebagai Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem itu menegaskan bahwa pelantikan dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, objektif, dan mengedepankan prinsip meritokrasi. Ia juga menyampaikan pesan moral kepada para pejabat yang baru dilantik agar bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemajuan daerah.
“Jangan takut, tidak semua akan kita ganti. Asalkan bekerja dengan baik, profesional, dan amanah untuk membangun Aceh yang lebih baik,” ujar Mualem.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pejabat senantiasa menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.
“Mutasi dan promosi hari ini bukanlah yang terakhir. Ke depan, pelantikan akan terus dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan organisasi, serta sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi,” tegasnya.
Mualem turut mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kinerja dan menjaga integritas. Ia menekankan bahwa penilaian ASN dilakukan berdasarkan capaian kerja nyata, bukan atas dasar kedekatan personal maupun relasi politik.
“Mari kita jadikan tugas ini sebagai bentuk pengabdian untuk kemajuan Aceh,” pungkasnya.
