Aceh Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di Seluruh Gampong.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh menyatakan komitmennya dalam menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Hal itu ditegaskan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf dalam peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta ribuan kepala desa dan tokoh masyarakat dari seluruh Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menekankan peran strategis koperasi dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program Koperasi Merah Putih adalah tonggak penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Pemerintah Aceh menyambut baik inisiatif ini dan siap mendukung penuh implementasinya di seluruh wilayah,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Menurut Mualem, antusiasme masyarakat terhadap program ini tinggi karena koperasi dianggap sebagai sarana kolektif yang dapat mengoptimalkan potensi desa, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Ia juga berharap dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada tahap awal pendirian, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, pendampingan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, hingga akses permodalan.
“Koperasi bukan sekadar wadah ekonomi, tetapi gerakan sosial yang mampu memperkuat akar pembangunan dari desa,” ujarnya.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia hingga akhir Juni, dengan peluncuran resmi oleh Presiden pada 12 Juli mendatang.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Kita dorong koperasi untuk memiliki bank, pabrik, hingga mengelola aset produktif seperti kebun dan distribusi logistik,” kata Ferry.
Ia menambahkan, koperasi desa juga berperan penting dalam memangkas rantai distribusi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar pemerataan ekonomi nasional. Ia meminta kepala daerah dan camat turut aktif mendorong pelaksanaan Musdesus dan pengesahan koperasi.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi kami melihat progres yang cukup cepat. Targetnya, seluruh gampong telah menyelesaikan Musdesus pada akhir Mei dan koperasi terbentuk sebelum akhir Juni,” ujarnya.
Menurut Bima Arya, pembentukan koperasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pendampingan dan pelatihan menjadi kunci agar koperasi yang terbentuk dapat berfungsi secara optimal.
“Kami optimistis Koperasi Merah Putih akan tumbuh kuat di Aceh dan menjadi pilar utama kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt Sekda Aceh, Ketua TP PKK Aceh, para bupati/wali kota, kepala SKPA dan biro di lingkungan Setda Aceh, camat, keuchik, serta tokoh masyarakat.
