Amerika Serikat mencabut sejumlah visa mahasiswa asal Tiongkok yang diduga memiliki afiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat mencabut sejumlah visa milik mahasiswa asal Tiongkok yang diduga memiliki afiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) atau terdaftar dalam program studi strategis. Kebijakan ini memicu kecaman dari Beijing yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan tindakan politis yang tidak berdasar.
Langkah kontroversial ini diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (28/5/2025). Dalam pernyataannya, Rubio menegaskan bahwa Washington akan memperketat pengawasan terhadap visa pelajar asal Tiongkok, termasuk dari wilayah Hong Kong, melalui kerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri.
“Kami akan merevisi kriteria visa dan memperkuat proses verifikasi untuk memastikan kepentingan nasional kami tidak terancam,” ujar Rubio, sebagaimana dilansir Newsweek, Jumat, (30/5).
Kebijakan ini dikeluarkan di tengah ketegangan geopolitik yang kian meningkat antara kedua negara. Pemerintah AS menuding sejumlah mahasiswa asing menyalahgunakan visa pelajar untuk memperoleh informasi sensitif, terutama di bidang teknologi dan pertahanan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan protes keras dan menyebut tindakan itu sebagai bentuk politisasi sektor pendidikan yang akan merusak hubungan antarbangsa.
“Tindakan diskriminatif ini bertentangan dengan semangat keterbukaan dan mencoreng reputasi Amerika Serikat di mata komunitas internasional,” ujar Mao dalam konferensi pers di Beijing.
Menurut data resmi, terdapat lebih dari 270.000 mahasiswa asal Tiongkok yang belajar di perguruan tinggi di Amerika Serikat pada tahun akademik 2023–2024, menjadikan mereka kelompok pelajar internasional terbesar di negara tersebut.
Langkah ini menuai kritik dari kalangan akademisi dan analis. Cole McFaul, peneliti dari Universitas Georgetown, menilai bahwa kebijakan pencabutan visa secara luas dapat merugikan dunia riset dan memperlemah daya saing teknologi AS. “Sebagian besar mahasiswa PhD asing ingin berkontribusi di sini. Jika kita tutup pintu, kita bisa kehilangan generasi inovator masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Pemimpin Eksekutif Hong Kong, John Lee, menyatakan kesiapan kotanya untuk menampung pelajar asing yang terdampak kebijakan tersebut dan menjadikan Hong Kong sebagai pusat pendidikan alternatif.
Hingga kini, belum ada rincian resmi mengenai jumlah visa yang dicabut. Namun, retorika keras dari Washington menunjukkan bahwa kebijakan ini akan berdampak besar terhadap dinamika akademik dan hubungan diplomatik kedua negara.
