Polemik Tambang Raja Ampat Dinilai Reaksi Kebijakan ESDM Perkuat Tata Kelola Sektor Mineral
Jakarta — Polemik terkait operasional tambang nikel di Raja Ampat dinilai tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan strategis pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berdaulat. Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, menyebut isu ini berpotensi dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menyerang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Menurut Rusli, kebijakan-kebijakan tegas yang diterapkan Kementerian ESDM—seperti pengetatan royalti dan kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE)—telah memicu resistensi dari kelompok tertentu yang selama ini diuntungkan oleh tata kelola sektor pertambangan yang longgar.
“Munculnya isu ini bisa jadi merupakan bentuk reaksi dari kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian ESDM, khususnya soal penguatan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Jangan sampai kita ikut dalam permainan yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan,” ujar Rusli dikutip dari keterangannya, sebagaimana dilansir Viva.co.id, Minggu, (8/6/2025).
Ia menilai Bahlil tidak sekadar menjalankan fungsi teknis sebagai menteri, melainkan juga memimpin agenda strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui reformasi di sektor energi dan mineral.
“Pak Menteri ESDM saat ini bukan hanya menjalankan fungsi teknis, tapi juga membawa agenda kedaulatan ekonomi. Dan itu yang membuat beliau jadi sasaran serangan dari pihak-pihak tertentu,” kata Rusli.
Terkait keputusan pemerintah menghentikan sementara operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat, Rusli menilai langkah tersebut menunjukkan keberpihakan pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, sekaligus respons terhadap aspirasi masyarakat dan aktivis lingkungan.
“Pemerintah menunjukkan keseriusan menata sektor ini dengan tetap mendengarkan suara rakyat. Tapi kita juga harus waspadakarena ada framing yang sengaja diarahkan untuk membelokkan arah kebijakan nasional,” tegasnya.
Rusli menambahkan, evaluasi terhadap tambang di Raja Ampat perlu dilakukan secara obyektif dan profesional. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan dalih untuk melemahkan semangat reformasi dalam tata kelola sumber daya alam.
“Arah pembangunan nasional harus tetap fokus dan tidak terganggu oleh manuver narasi yang menyesatkan,” ujarnya.
