Gubernur Aceh Buka Musrenbang RPJM 2025–2029, Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah Serta Masa Depan Dana Otsus.
Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa (Mualem) secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, Rabu (9/7), di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Forum strategis ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, anggota Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, Plt Sekda Aceh, bupati dan wali kota, ketua DPRK se-Aceh, pimpinan SKPA, akademisi, tokoh masyarakat, hingga alim ulama.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai wadah untuk menjaring masukan strategis dari seluruh pemangku kepentingan, guna menyusun arah pembangunan Aceh yang terfokus, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Ia menekankan bahwa RPJM Aceh harus berpijak pada kondisi riil daerah serta aspirasi masyarakat.
“RPJM ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan pembangunan Aceh lima tahun ke depan,” ujar Mualem
Gubernur turut memaparkan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan ke dalam sembilan misi strategis “Cap Sikureung”. Misi ini meliputi penguatan syariat Islam, pengembangan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, perluasan lapangan kerja, pembangunan daerah terpencil, reformasi birokrasi, dan pelestarian lingkungan hidup.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus Aceh 2028–2047, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025–2045. Dalam konteks ini, Gubernur menggarisbawahi tantangan berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027.
“Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mendorong perpanjangan dana otsus. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat dan Forbes Aceh dalam hal ini,” ujarnya.
Selain dana Otsus, Gubernur juga meminta perhatian pusat terhadap sejumlah agenda strategis lainnya, termasuk pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
Mengakhiri sambutannya, Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Aceh, seraya berharap Musrenbang ini menjadi tonggak awal bagi terwujudnya Aceh yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkas Mualem
Pemerintah Pusat Dorong Efisiensi dan Sinergi
Dalam arahannya, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya konsistensi perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. Ia mengingatkan agar belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Beberapa kabupaten/kota di Aceh masih menunjukkan proporsi belanja pegawai yang tinggi. Ini perlu ditata ulang agar program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy menekankan perlunya transformasi Dana Otsus dari sekadar penopang menjadi akselerator pembangunan. Ia mengajak pemerintah daerah lebih fokus pada proyek-proyek strategis dan efisien dalam belanja rutin.
Ia juga menyoroti potensi besar Aceh dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pengembangan blok migas di Selat Malaka, revitalisasi KEK Arun berbasis hilirisasi migas dan teknologi penangkapan karbon (CCS), serta penguatan KPBPB Sabang sebagai pelabuhan maritim yang terkoneksi secara global.
“Dengan strategi yang tepat dan sinergi antar pemangku kepentingan, Aceh memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan,” ujar Rachmad.
Bappenas turut mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian dan komoditas unggulan seperti kopi Gayo, padi, jagung, cokelat, kelapa, serta hortikultura dan peternakan, dalam rangka mendukung kemandirian pangan dan implementasi program MBG (Making Bali Green).
