PM Anwar Desak Penindakan Tegas terhadap Perundungan dan Ancaman Stabilitas Negara.
Jakarta — Perdana Menteri (PM) Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyerukan tindakan tegas dan terukur dari aparat penegak hukum terhadap setiap bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Seruan itu mencakup kasus perundungan, intimidasi kriminal, hingga tindakan kekerasan yang dinilainya harus dihentikan melalui kolaborasi lintas sektor.
Berbicara pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam (MAPPA) ke-20 di Putrajaya, Selasa (13/8/2025), Anwar menegaskan bahwa prinsip demokrasi tetap menjadi fondasi pemerintahan Malaysia. Ia memperingatkan bahwa sikap ekstremis, arogansi, dan perilaku tidak sopan, baik dalam ruang publik maupun interaksi sosial, dapat mengikis nilai-nilai tersebut jika dibiarkan tanpa penanganan.
“Perundungan, merendahkan orang lain berdasarkan ras, garis keturunan, warna kulit, atau alasan apa pun, harus dihentikan dengan kekuatan penuh dari kemauan kolektif kita,” kata Anwar dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan peserta.
Ia menekankan, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat budaya saling menghormati di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, aparat memiliki peran penting untuk memastikan setiap warga negara terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal.
Melansir Malaymail, MAPPA merupakan forum tahunan yang mempertemukan perdana menteri dengan jajaran pegawai negeri sipil dari seluruh negeri. Forum ini menjadi wadah komunikasi langsung bagi kepala pemerintahan untuk menyampaikan arah kebijakan, target pembangunan, serta meneguhkan komitmen reformasi sektor publik.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. “Kita memerlukan solidaritas nasional. Tanpa itu, hukum yang kuat pun tidak akan cukup menjaga keharmonian,” ujarnya.
Pernyataan Anwar datang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu perundungan di sekolah, tempat kerja, dan media sosial. Beberapa kasus besar yang mencuat belakangan ini mendorong pemerintah memperketat penegakan hukum dan memperluas program pencegahan.
Acara MAPPA ke-20 turut dihadiri dua wakil perdana menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadillah Yusof, serta sejumlah menteri kabinet, di antaranya Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil. Hadir pula Sekretaris Utama Pemerintah (KSN) Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar dan Direktur Jenderal Pelayanan Publik (KPPA) Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
Dengan dukungan penuh jajaran eksekutif, PM Anwar berharap komitmen kolektif untuk memberantas perundungan dan perilaku intoleran dapat terwujud. Ia menutup pidatonya dengan ajakan untuk menjadikan rasa hormat, keadilan, dan integritas sebagai pegangan bersama demi Malaysia yang aman, stabil, dan inklusif.
