Partai Ummat Aceh Apresiasi Sikap Muzakir Manaf, Soroti Janji MoU Helsinki yang Belum Tuntas.
Banda Aceh – Partai Ummat Provinsi Aceh memberikan apresiasi kepada mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf atau Mualem, yang kini menjabat sebagai Gubernur Aceh. Menurut Partai Ummat, sikap Mualem yang mengangkat kembali persoalan implementasi MoU Helsinki dinilai telah membuka mata publik, bahkan dunia internasional, mengenai masih adanya butir-butir kesepakatan damai yang belum dijalankan pemerintah Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pengkaderan Partai Ummat Aceh, Maswadi Syarif, M.Pd., dalam keterangannya pada Jumat (15/8/2025). Maswadi menilai, forum diskusi internasional yang digelar Mualem bertepatan dengan peringatan 20 tahun perdamaian Aceh merupakan langkah tepat untuk kembali menyuarakan aspirasi rakyat Aceh di hadapan dunia.
“Dengan adanya forum itu, masyarakat internasional, termasuk negara-negara yang menjadi mediator perdamaian, bisa mengetahui bahwa masih terdapat butir-butir MoU Helsinki yang belum dijalankan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia,” kata Maswadi.
Soroti Butir-Butir MoU Helsinki
MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Finlandia sebagai titik akhir konflik bersenjata yang melanda Aceh selama puluhan tahun. Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah poin penting, antara lain pembagian hasil migas 70-30 persen untuk Aceh, pengakuan bendera dan lambang daerah, serta penguatan status Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus.
Namun, menurut Maswadi, sejumlah poin tersebut hingga kini belum terealisasi sepenuhnya. “Ketidakjujuran pemerintah Indonesia dalam menjalankan butir-butir kesepakatan ini harus terus disuarakan. Forum internasional seperti yang digagas Mualem adalah wadah yang tepat agar dunia tahu bahwa ada janji-janji yang dilanggar,” ujarnya.
Maswadi juga menyebut, isu ini penting untuk kembali diingatkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara yang dahulu berperan sebagai mediator perdamaian. “Perdamaian Aceh bukan hanya urusan domestik, melainkan hasil kesepakatan internasional yang seharusnya dihormati,” katanya menegaskan.
Usulan Dana Abadi untuk GAM
Lebih lanjut, Maswadi menyoroti wacana pembentukan dana abadi bagi eks kombatan GAM yang sempat mencuat dalam sejumlah forum diskusi. Ia menilai gagasan itu patut diarahkan ke sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan.
“Jika dana abadi itu terwujud, sebaiknya penggunaannya difokuskan pada bidang pendidikan dan pertanian. Dua sektor ini yang bisa membangun sumber daya manusia Aceh sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” tutur Maswadi.
Ia menambahkan, pendidikan yang berkualitas dan sektor pertanian yang kuat akan memberi manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi mantan kombatan, tetapi juga untuk generasi Aceh ke depan. “Jangan sampai dana tersebut hanya bersifat konsumtif dan tidak memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Momentum 20 Tahun Damai
Peringatan 20 tahun damai Aceh pada 15 Agustus 2025 ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen perdamaian. Sejumlah tokoh dan lembaga masyarakat sipil di Aceh turut menggelar kegiatan refleksi, diskusi, hingga aksi solidaritas.
Bagi Partai Ummat, forum internasional yang dipimpin oleh Muzakir Manaf mencerminkan keberanian Aceh untuk kembali mengingatkan pemerintah pusat agar tidak melupakan sejarah. “Damai adalah amanah bersama. Jika ada janji yang belum ditepati, maka sudah seharusnya diingatkan. Karena perdamaian yang sejati hanya bisa terwujud jika ada kejujuran dan keadilan,” tutup Maswadi.
