Laskar Panglima Nanggroe menilai tindakan rombongan Gubernur Sumut menghentikan kendaraan berpelat BL tidak bijak dan berpotensi merusak hubungan Aceh–Sumut yang selama ini saling bergantung.
Banda Aceh — Laskar Panglima Nanggroe menyampaikan sikap tegas terkait tindakan rombongan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang terekam kamera menghentikan kendaraan berpelat Aceh (BL) di jalan lintas Sumut pada Ahad (28/9/2025).
Dalam video yang beredar, rombongan gubernur meminta pengendara dengan pelat luar daerah agar mengganti menjadi pelat BK (Sumut) sehingga kewajiban pajak dibayarkan di wilayah tersebut.
Ketua Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, menilai tindakan itu tidak tepat, tidak bijak, bahkan terkesan arogan. Menurut dia, cara menghentikan kendaraan di jalan raya oleh pejabat publik memberi kesan premanisme, bukan pendekatan yang seharusnya ditempuh seorang kepala daerah.
“Jangan jadikan pelat BL sebagai sasaran. Faktanya, kendaraan berpelat BK jauh lebih banyak beroperasi di Aceh sejak lama, dalam jumlah besar, dan tidak pernah kami persoalkan. Mengapa tiba-tiba pelat Aceh yang dipermasalahkan? Ini jelas tidak adil,” kata Sulaiman dalam rilis pers, Ahad (28/9/2025).
Relasi Aceh–Sumut Jangan Terganggu
Sulaiman mengingatkan, hubungan Aceh dan Sumut tidak boleh dirusak hanya karena persoalan administrasi pajak kendaraan. Kedua daerah, ujarnya, selama ini saling bergantung, baik dalam perdagangan, transportasi, maupun mobilitas masyarakat.
“Banyak komoditas dari Aceh masuk ke Sumut, begitu pula barang kebutuhan pokok dari Sumut mengalir ke Aceh. Kalau hubungan ini diganggu dengan tindakan sepihak, yang rugi justru masyarakat kita bersama,” katanya.
Menurut Sulaiman, bila ada masalah terkait kewajiban pajak kendaraan, solusinya harus ditempuh melalui mekanisme kelembagaan antara Samsat Aceh dan Sumut. “Kami menghargai aturan, tetapi aturan harus dijalankan dengan cara terhormat, bukan dengan gaya preman di jalan,” ujarnya menegaskan.
Laskar Panglima Nanggroe Soroti Isu Korupsi di Sumut
Selain menyoroti persoalan pelat nomor, Sulaiman juga menyinggung masalah lain yang menimpa Pemerintah Provinsi Sumut, yakni dugaan korupsi proyek jalan yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Masalah korupsi proyek jalan nilainya ratusan miliar rupiah, itu menyangkut hak rakyat. Gubernur Sumut lebih baik fokus menghadapi persoalan serius itu, termasuk dugaan keterlibatan pejabat dekatnya, daripada menimbulkan kegaduhan baru dengan urusan pelat BL,” ujar Sulaiman.
Ia menilai, masyarakat Aceh tidak bisa menerima jika martabat mereka dilecehkan hanya karena alasan administrasi pajak kendaraan.
Komitmen Jaga Martabat Aceh
Laskar Panglima Nanggroe menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Jika tindakan serupa kembali terjadi, pihaknya siap mengambil langkah yang dianggap perlu demi menjaga martabat Aceh.
“Kami tetap menjunjung persaudaraan dengan masyarakat Sumut. Namun jangan coba-coba merusak keharmonisan ini dengan kebijakan atau tindakan yang tidak pantas,” kata Sulaiman menutup pernyataannya.
