BGN memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Aceh untuk menekan stunting sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Banda Aceh — Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat konsolidasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Aceh di Hermes Palace Hotel, Kota Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026). Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Kepala BGN RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (P) Sony Sonjaya, dan dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Kepala BGN Regional Aceh Program MBG Mustafa Kamal, serta jajaran Satuan Tugas MBG.
Dalam paparannya, Sony Sonjaya menegaskan bahwa BGN berkomitmen meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah. Upaya ini diarahkan untuk menekan angka stunting dan malnutrisi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Program ini bukan hanya soal makan, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas SDM sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sony.
Selain fokus pada pemenuhan gizi, Sony menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program ini, UMKM, petani, dan peternak lokal didorong menjadi pemasok utama bahan pangan, sehingga perputaran anggaran negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Ia mengungkapkan, hingga Sabtu (17/1/2026), jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi dan beroperasi secara nasional mencapai 20.880 unit. Dari jumlah tersebut, Aceh memiliki 553 SPPG yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, di Aceh saat ini sudah ada 553 SPPG. Secara nasional, jumlahnya telah mencapai 20.880 unit yang terverifikasi dan operasional,” kata Sony.
Berdasarkan data sementara, lebih dari 1,7 juta masyarakat Aceh tercatat sebagai penerima manfaat MBG setiap hari. Dengan asumsi indeks biaya rata-rata Rp10.000 per porsi, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Aceh mencapai sekitar Rp17,17 miliar per hari.
Besarnya anggaran tersebut, lanjut Sony, harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat rantai pasok lokal. Ia mengingatkan Satgas MBG di Aceh agar tidak bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah, sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Saya ambil contoh sederhana, jika menunya telur di Kabupaten Pidie, maka pertanyaannya, telur itu berasal dari mana? Inilah yang harus kita pastikan, agar produk lokal benar-benar terserap,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menyampaikan apresiasi kepada BGN atas konsistensinya dalam menjalankan Program MBG, termasuk melalui rapat konsolidasi yang dilakukan secara intensif.
“Kami mengucapkan terima kasih atas Program MBG ini. Banyak manfaat yang dirasakan, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penguatan UKM dan UMKM. Program ini patut kita dukung bersama agar berjalan sesuai harapan,” kata Marzuki.
Rapat konsolidasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi serta memastikan pelaksanaan MBG di Aceh berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat sekaligus perekonomian daerah.
