Pemerintah Aceh perintahkan langkah cepat dan terkoordinasi untuk antisipasi banjir, longsor, dan gangguan logistik akibat cuaca ekstrem.
Banda Aceh – Gubernur Aceh mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dipicu cuaca ekstrem. Instruksi tersebut menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.8/9333/SJ, tertanggal 18 November 2025, mengenai langkah antisipasi bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Indonesia.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan bahwa kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko dan melindungi masyarakat dari dampak yang lebih luas. Menurut Mualem, berbagai wilayah di Aceh saat ini berada pada tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir, banjir bandang, rob, serta tanah longsor akibat intensitas hujan yang meningkat beberapa pekan terakhir.
“Potensi bencana hidrometeorologi harus dihadapi secara terukur dan terkoordinasi. Pemerintah daerah wajib bertindak cepat untuk menyelamatkan masyarakat,” kata Gubernur Aceh, Mualem di Banda Aceh, Kamis (27/11/2025).
Dalam instruksinya, Mualem meminta pemerintah kabupaten/kota segera melakukan pemetaan daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kajian risiko, rencana kontingensi, rekayasa cuaca, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Ia juga memerintahkan pengaktifan posko siaga bencana, apel kesiapsiagaan bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur masyarakat lainnya, serta publikasi informasi resmi melalui media elektronik dan cetak.
Instruksi juga mencakup pengendalian logistik dan peralatan penanggulangan bencana, pemantauan situasi secara real time melalui informasi BMKG, dan percepatan perbaikan infrastruktur serta normalisasi sungai sebagai upaya penanganan banjir dan longsor. Pemerintah daerah diminta memberikan penanganan darurat yang cepat kepada korban terdampak sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Gubernur turut menyoroti terganggunya akses transportasi dan distribusi logistik akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Ia meminta koordinasi menyeluruh antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok di pasar.
“Bencana berdampak langsung pada sistem logistik dan pasokan sembako. Koordinasi distribusi harus dipastikan lancar,” ujarnya.
Mualem juga menginstruksikan seluruh kepala daerah yang wilayahnya terdampak untuk menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, ORMAS, relawan, Tagana, RAPI, dan ORARI. Penetapan status darurat harus mengacu pada data resmi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Blang Bintang.
Berdasarkan laporan BPBA, sejumlah daerah telah menetapkan status siaga, antara lain Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Kabupaten terparah meliputi Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Singkil. Untuk mempercepat evakuasi, BPBA mengirim 500 pelampung, perahu polietilen, dan mesin perahu ke wilayah terdampak.
Pemerintah Aceh juga meminta masyarakat tetap tenang terkait gangguan jaringan listrik dan komunikasi. PLN dan operator telekomunikasi disebut telah mengambil langkah pemulihan.
“Tim pemerintah Aceh masih berada di lapangan bersama tim kabupaten/kota. Pendataan korban dan kerusakan sedang dilakukan,” ujar Mualem.
