Pelantikan Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh digelar di Anjong Mon Mata, Gubernur tekankan percepatan kinerja, realisasi anggaran 2026, dan dukungan visi Aceh 2025–2030.
Banda Aceh – Pelantikan Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Banda Aceh, Jumat (27/2/2026) malam. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dalam rangka mengisi jabatan yang kosong sekaligus melakukan penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
Prosesi pelantikan digelar usai shalat tarawih dan dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para asisten Sekda, staf ahli gubernur, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro di lingkungan Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II Pemerintah Aceh bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi memperkuat kinerja pemerintahan agar lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menyebut seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Mualem.
Gubernur meminta seluruh SKPA menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai arah kebijakan sekaligus nafas kerja di setiap lini birokrasi. Visi pembangunan Aceh 2025–2030, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, harus diterjemahkan ke dalam program konkret yang terukur.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi utama, antara lain pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hingga penguatan kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.
Selain itu, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, serta pelestarian lingkungan hidup beserta ekosistemnya.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan percepatan pemulihan pascabencana melalui penanganan yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Soliditas dan disiplin ASN menjadi perhatian, termasuk ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian target kinerja.
Para kepala SKPA diminta menjadi teladan dalam integritas dan komitmen kerja, serta memastikan setiap arahan pimpinan diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur. Gubernur turut mengingatkan percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.
Di sisi lain, jajaran SKPA juga diminta segera menyusun rancangan anggaran tahun 2027 berbasis prioritas strategis yang mendukung visi dan misi Aceh 2025–2030.
Adapun pejabat yang dilantik dalam pelantikan pejabat eselon II Pemerintah Aceh tersebut meliputi Ir. T. Robby Irza sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. A. Murtala sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Ir. Abdullah sebagai Inspektur Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, serta Dr. Ir. Zulkifli sebagai Kepala Bappeda Aceh.
Selain itu, Murthalamuddin dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Erwin Ferdinansyah sebagai Kepala Dinas Pengairan Aceh, Dr. Muhazar H sebagai Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, drh. Safridhal sebagai Kepala Dinas Peternakan Aceh, serta Reza Ferdian sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
Pejabat lainnya antara lain Reza Saputra sebagai Kepala Satpol PP dan WH Aceh, Dr. T. Aznal Zahri sebagai Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Taufik sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dr. Munawar sebagai Kepala Badan Kesbangpol Aceh, serta Asnawi sebagai Kepala Dinas ESDM Aceh.
Safrizal dipercaya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Budi Afrizal sebagai Kepala Dinas Sosial Aceh, Bahrón Bakti sebagai Kepala Pelaksana BPBA, Dr. Husnan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerja Sama, serta Bob Mizwar sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh.
Turut dilantik pula Teuku Hendra Faisal sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Umum RSUD dr. Zainoel Abidin, dr. Novita sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin, Zahrol Fajri sebagai Kepala Sekretariat MPU Aceh, Daniel Arca sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, dan M. Ikhsan Ahyat sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
Melalui pelantikan pejabat eselon II Pemerintah Aceh ini, Gubernur berharap soliditas birokrasi semakin kuat dan kinerja pemerintahan kian optimal dalam mewujudkan target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
