Plt. Kadisdik Aceh tegaskan reformasi pendidikan harus dijalankan dengan integritas dan keberpihakan pada peserta didik.
Lhokseumawe – Suasana Aula Cabang Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe mendadak hening ketika Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP, menyampaikan arahan tegas di hadapan para kepala SMA, SMK, dan SLB se-Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Selasa (28/10/2025). Dengan nada lugas namun penuh makna, ia menegaskan bahwa jabatan dalam dunia pendidikan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
“Kalau jabatan itu tidak membawa manfaat, itu bukan keberhasilan. Pendidikan harus dikelola oleh orang yang mengerti pendidikan, bukan karena kedekatan atau kepentingan politik,” tegas Murthalamuddin yang disambut hening dan perhatian penuh para peserta.
Dalam kunjungan kerja tersebut, ia menyoroti berbagai persoalan fundamental yang hingga kini menghambat peningkatan mutu pendidikan di Aceh, mulai dari rendahnya capaian hasil belajar, lemahnya supervisi akademik, hingga tata kelola sekolah yang belum sepenuhnya transparan. Padahal, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan alokasi anggaran pendidikan terbesar di Indonesia.
Murthalamuddin mengajak seluruh kepala sekolah dan pengawas untuk kembali kepada fungsi utama sebagai pembina dan pengawas mutu pembelajaran. Ia menegaskan bahwa reformasi pendidikan Aceh tidak akan berhasil tanpa keberanian untuk menegakkan integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas di semua lini.
“Saya tidak mau lagi melihat kepala sekolah hanya sibuk dengan urusan pribadi. Pendidikan adalah amanah besar. Kita butuh pemimpin sekolah yang berani jujur, disiplin, dan berpihak pada anak didik,” ujarnya.
Pertemuan tersebut mempertemukan jajaran Cabang Dinas Pendidikan Lhokseumawe dan Aceh Utara, pejabat eselon IV, pengawas sekolah, serta perwakilan guru dari berbagai satuan pendidikan. Diskusi berlangsung terbuka, membahas tantangan lapangan dan strategi membangun mutu pendidikan yang lebih berkualitas.
Di tengah dialog, Murthalamuddin mengingatkan bahwa perbaikan pendidikan Aceh harus dimulai dari diri sendiri. Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi birokratis, tetapi ruang pengabdian untuk memajukan generasi muda Aceh.
“Mulailah perubahan dari diri sendiri. Jadikan jabatan sebagai jalan ibadah, bukan sekadar posisi untuk dipamerkan,” pesannya menutup pertemuan.
Kunjungan kerja itu diharapkan menjadi momentum awal konsolidasi besar untuk membenahi dunia pendidikan Aceh agar lebih bersih, profesional, dan berorientasi pada masa depan peserta didik. Pemerintah Aceh menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperkuat pengawasan agar alokasi anggaran pendidikan yang besar dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat.
