Pemerintah Aceh segera menyesuaikan anggaran APBA 2026 untuk mendukung pemulihan pascabencana dan kolaborasi masyarakat.
Banda Aceh – Pemerintah Aceh saat ini tengah menindaklanjuti hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan anggaran daerah selaras dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk dalam menghadapi bencana yang sedang melanda Aceh. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Senin (12/01), saat memberikan keterangan kepada media di Banda Aceh.
Menurut Muhammad, hari ini Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRA dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut dari hasil evaluasi APBA 2026. Rapat ini berlangsung di gedung DPRA Banda Aceh dan diikuti oleh sejumlah anggota Banggar, pejabat terkait, serta pihak dari TAPA yang bertugas merancang strategi penyesuaian anggaran.
“Salah satu poin utama yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana menyesuaikan anggaran dengan kondisi bencana yang sedang terjadi di Aceh. Hal ini penting agar seluruh program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Muhammad MTA.
Muhammad menambahkan, Pemerintah Aceh telah menetapkan berbagai langkah pemulihan pascabencana, mulai dari bantuan darurat, rehabilitasi infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi lokal. Semua kegiatan pemulihan ini dilakukan di bawah pengawasan ketat Pemerintah Pusat, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran APBA 2026 dapat digunakan secara optimal, tidak hanya untuk penanganan rutin, tetapi juga untuk mengatasi dampak bencana yang terjadi saat ini,” kata Muhammad MTA.
Dalam rapat hari ini, pemerintah daerah juga membahas skema prioritas anggaran untuk berbagai sektor yang terdampak bencana, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Penyesuaian anggaran menjadi langkah strategis agar bantuan dan pemulihan pascabencana dapat tersalurkan secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Muhammad menegaskan, Pemerintah Aceh akan segera memberikan informasi terbaru kepada media jika ada perkembangan terkait evaluasi APBA 2026 dan penyesuaian anggaran pascabencana.
“Kami berkomitmen memberikan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga masyarakat tetap dapat mengikuti langkah-langkah pemerintah dalam pemulihan Aceh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad menyampaikan pesan dari Gubernur Aceh yang selalu menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat. Gubernur berharap masyarakat, aparat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama demi mempercepat pemulihan Aceh dari bencana.
“Aceh memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Semua pihak diharapkan tetap bersatu dan berkolaborasi agar Aceh segera pulih dan bangkit kembali,” tutup Muhammad.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa evaluasi APBA 2026 bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sarana strategis untuk menyesuaikan prioritas anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam menghadapi bencana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Aceh dapat memaksimalkan penggunaan anggaran, mempercepat pemulihan pascabencana, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
