Ketua SAPA menilai penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga Bireuen perlu dipublikasikan secara terbuka karena dugaan tidak terserap maksimal, sementara warga terdampak bencana dinilai belum menerima bantuan secara merata.
Bireuen – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen untuk mempublikasikan secara Transparansi rincian penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurutnya, transparansi anggaran merupakan hak publik, terutama ketika berkaitan dengan penanganan masyarakat terdampak bencana.
Fauzan menyampaikan, berdasarkan informasi yang diperoleh SAPA, alokasi BTT Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2025 disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar. Namun hingga kini ia menilai belum ada penjelasan Transparansi anggaran BTT Bireuen mengenai peruntukan, realisasi, serta sisa anggaran yang dikelola BPBD.
“Kami juga menerima informasi bahwa anggaran BTT tahun 2025 diduga tidak terserap secara maksimal dan menyisakan hingga Rp700 juta. Jika informasi ini benar, tentu sangat kami sayangkan karena berdampak langsung pada masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Fauzan, Jumat, 9 Januari 2026.
Ia menilai, dalam situasi darurat akibat bencana, anggaran darurat tidak boleh dibiarkan mengendap hingga berujung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Di saat yang sama, masyarakat terdampak masih menghadapi keterbatasan kebutuhan dasar, hunian, dan akses layanan publik.
Fauzan mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi langsung kepada Plt Kepala BPBP Bireuen terkait dugaan tidak terserapnya anggaran BTT tersebut. Namun jawaban yang diterima, menurutnya, belum memberikan kejelasan.
“Kami hanya menerima jawaban singkat ‘tidak benar’, tanpa penjelasan lanjutan. Kami tidak mengetahui bagian mana yang tidak benar, apakah terkait angka ratusan juta rupiah yang menjadi SiLPA atau soal lainnya, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut,” katanya.
Atas dasar itu, SAPA mendesak agar rincian penggunaan BTT dipublikasikan melalui media sehingga dapat diakses masyarakat secara luas. Publikasi terbuka dianggap penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.
Ia juga menyoroti kondisi di lapangan yang dinilai belum mencerminkan pemerataan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Di lapangan, warga terdampak bencana masih serba kekurangan dan bantuan yang disalurkan belum memadai. Ini harus menjadi perhatian serius Bupati Bireuen. Jika pengelolaan di tingkat bawah tidak berjalan baik, dampaknya bukan hanya kegagalan administrasi, tetapi kerugian nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fauzan menegaskan, setiap pejabat publik wajib menyadari bahwa anggaran BTT dan dana bantuan bencana merupakan uang rakyat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pejabat digaji dari uang rakyat. Bekerja dengan baik adalah kewajiban, dan transparansi adalah keharusan. Jangan sampai anggaran BTT dan bantuan lainnya hanya berputar di lingkaran tertentu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan,” pungkasnya.
