Mualem hadiri rakor Satgas nasional di Kemendagri bahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra.
Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra, termasuk Aceh.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas, serta diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga anggota Satgas bersama pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Turut hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Rakor dibuka oleh Menko PMK Pratikno yang menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra. Pembentukan Satgas ini bertujuan memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi, terukur, dan tepat sasaran.
“Prinsip utama Satgas adalah membangun kembali dengan lebih baik dan lebih tangguh, bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana,” ujar Pratikno.
Ia menjelaskan, Satgas memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor, sekaligus melakukan pelaporan berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden. Laporan disampaikan setiap dua bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sementara Tim Pelaksana diwajibkan melaporkan perkembangan di lapangan minimal setiap bulan.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan koordinasi antaranggota Satgas agar seluruh program percepatan dapat segera ditindaklanjuti di lapangan. Menurutnya, koordinasi rutin menjadi kunci agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Wilayah Sumatra berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
Dalam rakor tersebut, pemerintah juga menetapkan sejumlah skala prioritas percepatan, terutama di sektor pendidikan. Prioritas itu mencakup percepatan penetapan lokasi relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat setempat, serta pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir.
Selain itu, pemerintah mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan sejumlah masukan terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Ia berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan pascabencana yang kini dikoordinasikan oleh Satgas nasional.
“Kami berharap ada penjelasan yang komprehensif mengenai skema penanganan pascabencana, termasuk tahapan penugasan dan dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mualem.
Ia juga menyoroti masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan, mengingat hingga saat ini masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas. Menurutnya, penetapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu diselaraskan dengan kondisi riil di lapangan agar dukungan nasional tetap optimal.
“Kekhawatiran kami adalah ketika memasuki masa transisi, perhatian dan dukungan nasional justru berkurang, sementara kebutuhan masyarakat masih tinggi, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan,” katanya.
Mualem juga menjelaskan bahwa selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh telah menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU guna menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan mencegah antrean panjang. Selain itu, pengoperasian Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh selama masa darurat terbukti sangat membantu mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Kami berharap kebijakan-kebijakan strategis tersebut dapat dilanjutkan pada masa transisi hingga kondisi Aceh benar-benar pulih dan stabil,” ujar Mualem.
Ia menegaskan, pemulihan Aceh harus dimulai dari penguatan sektor ekonomi dan infrastruktur sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat. Sementara itu, sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi penting dalam membangun kembali harapan serta masa depan masyarakat Aceh pascabencana.
