Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh mendukung penuh pemeriksaan BPK guna mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Banda Aceh — Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, S.E., menyambut kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (27/10/2025). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terinci atas kepatuhan belanja barang dan jasa, belanja modal, serta peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Aceh dan sejumlah instansi terkait.
Dalam pertemuan itu, Wagub Fadhlullah didampingi oleh Asisten Sekda Aceh, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta pimpinan biro teknis yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemeriksaan.
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen penuh terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pemerintah Aceh selalu terbuka dan siap mendukung penuh pelaksanaan tugas BPK. Kami ingin memastikan seluruh proses pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan,” ujar Fadhlullah.
Wagub menambahkan, seluruh SKPA telah diarahkan untuk memberikan akses data, dokumen, serta keterangan yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu. Ia juga memperkenalkan para kepala dinas serta pejabat teknis yang akan menjadi penghubung langsung dengan tim auditor BPK selama pemeriksaan berlangsung.
Sementara itu, perwakilan BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan akan dilaksanakan selama 30 hari kerja, mulai 27 Oktober hingga 26 November 2025. Fokus utama pemeriksaan adalah menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan kegiatan belanja Pemerintah Aceh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tim BPK menegaskan bahwa hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran di masa mendatang.
Pemerintah Aceh berharap kerja sama ini dapat memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel.
