Kesepakatan KUA-PPAS Aceh 2026 memperkuat arah pembangunan daerah, disertai dukungan langsung Presiden Prabowo terhadap proyek prioritas Aceh.
Banda Aceh – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Aceh Tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRA, Kamis siang (14/11). Penandatanganan dokumen anggaran ini dilakukan oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, bersama unsur pimpinan DPRA, menandai kesepakatan bersama terhadap arah kebijakan fiskal Aceh pada tahun mendatang.
Gubernur Muzakir Manaf, didampingi Sekretaris Daerah Aceh sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), M. Nasir, menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 merupakan bagian penting dari komitmen Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dokumen ini sebelumnya telah diserahkan Sekda Aceh kepada Ketua DPRA, Zulfadli, pada Rabu (12/11), sebelum dibahas dalam Badan Anggaran DPRA.
“Penandatanganan KUA-PPAS 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen memaksimalkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur Mualem dalam sambutannya.
Gubernur Mualem juga mengungkapkan bahwa pada Kamis (13/11), dirinya bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Hambalang untuk membahas berbagai kebutuhan pembangunan Aceh. Ia menyampaikan, presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan sejumlah proyek prioritas di Aceh.
“Presiden memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan Aceh, termasuk percepatan ruas jalan strategis, peningkatan konektivitas wilayah, serta evaluasi kebutuhan pembangunan lainnya. Beberapa proyek besar seperti terowongan Geurute, sektor perikanan, serta investasi juga mendapat atensi langsung dari Presiden,” kata Gubernur.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat menjadi dorongan kuat bagi Aceh untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Kita harus memanfaatkan dukungan Presiden sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS 2026 turut dihadiri para pimpinan dan anggota DPRA, para Asisten Sekda, kepala SKPA, serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh.
