“Mualem dan Dek Fad adalah representasi Panglima dan kombatan GAM.”
Jakarta – Prabowo Hadir, Harapan Besar Aceh dalam langkah strategis politik nasional, pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu menyepakati bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Februari 2025.
Sebanyak 296 daerah tanpa sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi akan dilantik dalam gelombang pertama oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kesepakatan ini tertuang dalam hasil rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu RI.
Dasar hukum pelantikan ini mengacu pada Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menegaskan Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak melantik kepala daerah secara serentak.
Sementara itu, pelantikan gubernur dan wakil gubernur di daerah istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta akan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di Aceh, pelantikan diharapkan menjadi momen istimewa yang merefleksikan komitmen pemerintah pusat terhadap sejarah dan keistimewaan daerah tersebut.
Ketua Umum DPA Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, berharap Presiden Prabowo Subianto dapat hadir langsung dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad).
“Mualem dan Dek Fad adalah representasi Panglima dan kombatan GAM. Mereka membawa harapan besar rakyat Aceh atas penuntasan persoalan masa lalu dan komitmen terhadap otonomi khusus,” tegas Sulaiman.
Aceh dan Jejak Sejarah untuk Indonesia
Aceh, sebagai daerah istimewa yang memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, memiliki catatan sejarah yang panjang dan mendalam.
Pada masa-masa awal proklamasi kemerdekaan, Aceh menunjukkan dukungan penuh terhadap eksistensi Republik Indonesia.
Tokoh-tokoh seperti Teuku Nyak Arief dan pemimpin Aceh lainnya menunjukkan loyalitas dan komitmen tanpa batas untuk mempertahankan kemerdekaan, bahkan rela berkorban hingga titik darah penghabisan.
“Semangat Aceh Moorden tidak hanya menjadi pengingat sejarah, tetapi juga pengikat erat hubungan Aceh dengan Indonesia. Presiden Prabowo diharapkan hadir dalam pelantikan gubernur sebagai wujud penghormatan terhadap jasa Aceh untuk Republik ini,” lanjut Sulaiman.
Misi Besar Prabowo di Aceh
Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan dapat memperkuat upaya penyelesaian MoU Helsinki secara menyeluruh.
Salah satu isu penting yang sering ditekankan adalah percepatan penyelesaian klausul-klausul yang belum terwujud, termasuk pengakuan hak-hak Aceh atas pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat.
“Bagi rakyat Aceh, kehadiran Prabowo nanti akan menjadi simbol pengakuan terhadap keistimewaan Aceh yang selama ini diperjuangkan. Ini momen untuk membuktikan bahwa janji pemerintah pusat terhadap Aceh bukan sekadar retorika,” tutup Sulaiman.
Sebagai catatan, Aceh tidak hanya merupakan wilayah istimewa dari segi administratif, melainkan juga merupakan simbol persatuan yang menjadi tulang punggung dalam perjuangan kemerdekaan.
Dengan segala kompleksitasnya dan harapan rakyatnya, Aceh menantikan momen bersejarah ketika Presiden Prabowo hadir dan memberikan makna baru bagi hubungan antara pusat dan daerah.
Komentar