PNS Amerika akan diliburkan dan tidak perlu bekerja lagi, namun tetap akan menerima gaji penuh hingga September mendatang.
Jakarta – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan federal Amerika Serikat menghadapi ketidakpastian dan kekhawatiran menghadapi langkah-langkah yang diambil oleh Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang ia pimpin. Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia, berupaya mengurangi biaya dan merombak seluruh departemen dengan menggalakkan program pengunduran diri yang telah disetujui oleh Presiden Donald Trump.
Langkah-langkah Musk memicu kekacauan dan kebingungan di kalangan pegawai federal, terutama setelah ia mengirim email ultimatum dengan subjek “Fork in the Road” yang meminta pegawai untuk berkomitmen bekerja keras atau mundur. Tindakan ini mirip dengan apa yang dilakukan Musk saat mengakuisisi Twitter, yang menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan perusahaan dan pegawai.²
Dalam upayanya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, Musk juga telah mendaftarkan dua situs web baru, (link unavailable) dan (link unavailable), yang diyakini akan digunakan untuk mempromosikan agenda anti-waste dan anti-DEI (Diversity, Equity, and Inclusion).
Setelah mengakuisisi Twitter, Elon Musk langsung melakukan perubahan besar-besaran dengan memecat eksekutif puncak dalam waktu beberapa jam.
Selanjutnya, ia memberhentikan sekitar 3.500 karyawan dalam beberapa hari, yang merupakan sekitar 50% dari total staf. Pada akhirnya, Musk memangkas 80% karyawan Twitter, meminta semua karyawan kembali bekerja di kantor, dan sering meminta mereka bekerja lebih dari 40 jam seminggu.
Sekarang, Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpinnya, melakukan pemangkasan serupa di pemerintahan federal. Badan USAID dilaporkan sedang dalam proses penutupan. Sumber mengungkapkan bahwa Office of Personnel Management telah diarahkan untuk memangkas 70% tenaga kerja.
Selain itu, General Services Administration diperintahkan untuk mengajukan proposal pemangkasan biaya bisnis sebesar 50%.
“Elon tampaknya berpikir ia telah membeli pemerintah federal sekarang, dan ia memainkan rangkaian peristiwa yang sama seperti yang ia lakukan di Twitter,” kata Shannon Liss-Riordan, pengacara yang mewakili ribuan mantan karyawan Twitter, dikutip dari detikINET, Minggu, (9/2).
Pemerintahan Trump baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang meminta pegawai pemerintah federal untuk memutuskan apakah akan tetap dalam peran mereka dan menerima tuntutan baru, yaitu dapat diandalkan, loyal, dan dapat dipercaya, atau mengundurkan diri dan menerima pesangon. Namun, keputusan ini tidaklah mudah karena banyak pegawai yang khawatir tentang masa depan mereka dan kemungkinan tuntutan hukum jika mereka merasa diperlakukan tidak adil.
Sebagai contoh, ribuan mantan karyawan Twitter mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan setelah PHK karena pesangon yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri dan menerima pesangon tidaklah semudah yang dibayangkan.
Adapun Juru bicara Office of Personnel Management, McLaurine Pinover, menyebutkan bahwa program resign dan dibayar ini adalah peluang langka bagi para PNS. Namun, banyak pegawai yang masih ragu-ragu tentang keputusan mereka karena khawatir tentang masa depan mereka dan kemungkinan tuntutan hukum.
Menurut McLaurine Pinover, juru bicara Office of Personnel Management, karyawan yang menerima tawaran resign dan dibayar tersebut akan mendapatkan keuntungan tambahan.
PNS Amerika akan diliburkan dan tidak perlu bekerja lagi, namun tetap akan menerima gaji penuh hingga September mendatang.
