Efesiensi anggaran untuk program pengawasan BUMN dan dukungan manajemen. Anggaran awal yang sebesar Rp 277,5 miliar.
Jakarta – Efesiensi Anggaran Efesiensi Anggaran, BUMN Ganti Mobil Listrik Jadi Hybrid, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 115,6 miliar dari total pagu anggaran awal 2025 yang mencapai Rp 277,5 miliar. Dengan demikian, sisa anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp 161,9 miliar.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran ini berdampak pada berbagai pos, termasuk pengurangan anggaran untuk fasilitas pimpinan yang dipangkas hingga 70% dan penyesuaian kendaraan dinas yang dikurangi sebesar 66%.
“Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66%,” ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (13/2).
Dari penjelasan tersebut, Erick menjabarkan dua angka yang berbeda terkait anggaran untuk program pengawasan BUMN dan dukungan manajemen. Anggaran awal yang sebesar Rp 277,5 miliar terbagi menjadi:
- Rp 80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN
- Rp 197,4 miliar untuk program dukungan manajemen
Namun, Erick mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar anggaran yang disetujui memiliki batas minimum yang lebih rendah, yaitu Rp 215 miliar, dengan rincian sebagai berikut:
- Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN
- Rp 171,1 miliar untuk program dukungan manajemen
Dengan demikian, meskipun jumlah total anggaran yang diusulkan lebih kecil (Rp 215 miliar), pengalokasian untuk masing-masing program juga mengalami penurunan dibandingkan anggaran awal.
“Kemarin siang kami coba mengusulkan pada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100% tapi mereka lihat usulan bukan mengada-ngada,” tuturnya.
Erick memberikan rincian mengenai pemotongan anggaran operasional BUMN yang sebesar Rp 215 miliar. Pemotongan tersebut dilakukan di berbagai pos, dengan rincian sebagai berikut:
- Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 54%
- Pemotongan biaya pengawasan BUMN sebesar 50%
- Pemotongan fasilitas IT sebesar 41%
- Pengurangan ATK sebesar 90%
- Pemotongan fasilitas pimpinan sebesar 70%
- Penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66%
- Pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial sebesar 43%
- Efisiensi pemakaian gedung sebesar 39%
Pemotongan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, meminimalisir pemborosan, dan memastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapat Rp 161,9 miliar semoga ada jalan kita tunggu 1-2 bulan kedepan,” pungkasnya.
