Dalam situasi efisiensi anggaran, pengadaan kendaraan dinas bagi bupati, wakil bupati, sekda, serta ketua dan wakil ketua PKK bukanlah prioritas yang mendesak.
Aceh Besar – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk membatalkan rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp7,6 miliar.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan bahwa dalam situasi efisiensi anggaran, pengadaan kendaraan dinas bagi bupati, wakil bupati, sekda, serta ketua dan wakil ketua PKK bukanlah prioritas yang mendesak.
Ia menilai, dana tersebut sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dalam kondisi seperti ini, Pemkab Aceh Besar seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan rakyat. Jika memang ada kebutuhan kendaraan dinas baru, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan sesuai urgensi, bukan sekaligus dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini justru berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih mendesak,” ujar Fauzan pada Selasa (25/2/2025).
Efisiensi Anggaran dan Dampak Pemotongan Dana Otsus
Fauzan juga mengingatkan bahwa Aceh turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, termasuk pemotongan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, dampak pemotongan ini turut dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga Pemkab Aceh Besar harus lebih bijak dalam menyusun anggaran.
“Pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis di tengah keterbatasan anggaran menunjukkan kurangnya empati pemerintah terhadap kondisi masyarakat. Kebijakan ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab,” tegasnya.
SAPA Desak Transparansi dan Prioritas Kebutuhan Publik
Selain meminta pembatalan pengadaan mobil dinas, SAPA juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Fauzan menilai, kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik hanya akan menimbulkan kontroversi dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Daripada memaksakan pengadaan kendaraan dinas yang tidak mendesak, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami mendesak Pemkab Aceh Besar untuk membatalkan kebijakan ini demi kepentingan publik,” pungkasnya.
Komentar