Masyarakat Aceh Menaruh Harapan pada Kepemimpinan Baru untuk Kesejahteraan dan Stabilitas Ekonomi.
Banda Aceh – Masyarakat Aceh berharap agar pemimpin baru yang kini memimpin provinsi ini dapat membawa perubahan signifikan dalam hal kesejahteraan dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Untuk itu, penting adanya pengawasan terhadap kebijakan eksekutif guna memastikan implementasi yang tepat dan efektif.
Harapan ini diungkapkan oleh Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Koalisi NGO HAM di Ivory Caffe, Stui, Banda Aceh, Selasa (25/03/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Khairil menyampaikan pentingnya pengawasan eksekutif terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh, terutama terkait dengan persoalan ekonomi yang masih stagnan.
Menurutnya, masyarakat kelas bawah di Aceh merasa terpinggirkan dan belum merasakan perubahan yang berarti.
“Kita membutuhkan kebijakan yang pro-rakyat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam perputaran ekonomi di Aceh yang hingga kini belum berjalan dengan optimal,” ujar Khairil.
Lebih lanjut, Khairil menyinggung soal konflik di Bank Aceh Syariah yang dinilai dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Kita khawatir ada pihak-pihak di sekitar Gubernur yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada memajukan Aceh,” tambah Khairil.
Selain itu, dalam diskusi yang juga dihadiri oleh dua narasumber lainnya, yaitu Fajran Zain, Deputi Umum BPKS, dan Direktur Eksekutif Forum Bisnis dan Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, disoroti pula tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah Aceh dalam dua bulan masa kepemimpinan Gubernur Mualem.
Muhammad Nur mengingatkan bahwa pemerintah Aceh perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan Otsus (Otonomi Khusus) yang akan berakhir masa berlakunya.
“Kebijakan yang ada harus dikawal dengan serius karena jika tidak, kita akan menghadapi krisis ekonomi yang lebih parah, terlebih ketika Otsus tidak lagi bisa membiayai JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) dan sektor-sektor penting lainnya,” ungkap Muhammad Nur.
Nur juga menyebutkan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, karena jika tidak, akan memperburuk kondisi ekonomi Aceh. Salah satu contoh yang disebutkan adalah kebijakan penghapusan barcode yang dianggap sebagai blunder besar bagi pemerintah.
“Pemerintah pusat tidak bisa dilawan begitu saja. Kita perlu pendekatan yang lebih konstruktif,” katanya.
Muhammad Nur juga menyoroti beberapa isu besar lainnya, seperti masalah pertambangan rakyat, regulasi HGU, serta masalah kesehatan dan pelabuhan bebas yang hingga kini belum teratasi.
“Pemerintah Aceh membutuhkan orang-orang yang mampu melobi pemerintah pusat demi kepentingan Aceh, bukan orang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi,” tegasnya.
Sementara itu, Fajran Zain, Deputi Umum BPKS, mengingatkan bahwa meski Pemerintah Aceh saat ini belum sempurna, ada ruang untuk perbaikan dan diskusi dengan pemerintah pusat.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dana CSR dari perusahaan yang ada di Aceh, yang selama ini belum disampaikan dengan jelas kepada pemerintah daerah.
“Perusahaan-perusahaan di Aceh harus lebih terbuka, terutama terkait keuntungan yang tidak pernah dilaporkan dengan baik kepada pemerintah,” jelas Fajran.
Di penghujung acara, Fajran mengungkapkan optimisme tentang masa depan Aceh. “Jika kita semua bekerja sama dan mendukung pemerintah dalam mengatasi tantangan-tantangan besar ini, saya yakin Aceh akan mampu bangkit dan berkembang ke arah yang lebih baik,” tutupnya.
Diskusi ini diakhiri dengan buka puasa bersama sebagai simbol persatuan dan komitmen bersama untuk membangun Aceh yang lebih baik.
Komentar