RKPA 2026 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Banda Aceh – Pemerintah Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 pada Selasa (25/3/2025).
Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir dalam sambutannya menegaskan bahwa RKPA 2026 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyepakati permasalahan pembangunan, menentukan prioritas daerah, serta menyelaraskan program pembangunan dengan target provinsi,” ujar Nasir.
Pemerintah Aceh juga mencatatkan capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tingkat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 12,64 persen, menurun sebesar 1,59 persen dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat 14,23 persen.
“Meski ada tren penurunan, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan inovasi dan strategi intervensi yang lebih efektif untuk terus menekan angka kemiskinan,” tambah Nasir.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan sosial, mendorong peningkatan pendapatan keluarga, dan memperluas akses pendidikan guna memutus rantai kemiskinan. Nasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Dengan semangat kebersamaan, kita harus bekerja sama, menyatukan visi, dan membangun sinergi agar RKPA 2026 benar-benar menjadi instrumen yang mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, DPR Aceh, Forkopimda Aceh, akademisi, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan konstruktif yang memperkaya perencanaan pembangunan Aceh tahun 2026. []
Komentar