Lhokseumawe Gelar Forum Konsultasi RPJMK 2025–2029, Menuju Kota Cerdas dan Nyaman Huni.
Lhokseumawe — Pemerintah Kota Lhokseumawe resmi memulai penyusunan arah pembangunan jangka menengah melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMK 2025–2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPK 2026, yang digelar di Aula Kantor Wali Kota, Kamis (10/4/2025).
Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi publik dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus menyentuh persoalan nyata masyarakat dan melibatkan seluruh elemen secara aktif.
“Perencanaan ini harus menjawab persoalan riil pembangunan kota. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan Lhokseumawe sebagai kota yang cerdas dan nyaman dihuni,” tegas Sayuti.
Menandai komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, forum kali ini menghadirkan layanan juru bahasa isyarat untuk pertama kalinya, guna memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan. Langkah ini menjadi simbol nyata bahwa tidak ada warga yang ditinggalkan dalam agenda pembangunan kota.
Forum ini diprakarsai oleh Bappeda Kota Lhokseumawe dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPD RI H. Sudirman (Haji Uma), Kepala Bappeda Aceh, unsur Forkopimda Plus, akademisi, perbankan, BUMN-BUMD, serta perwakilan masyarakat sipil dan media.
RPJMK 2025–2029 mengusung visi “Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni”, yang ditopang oleh lima misi utama: penguatan ekonomi kota, peningkatan kualitas SDM, penataan ruang berkelanjutan, reformasi tata kelola pemerintahan, serta pelestarian nilai budaya dan syariat Islam.
Sebanyak 15 program unggulan telah dirancang untuk menjawab isu strategis di antaranya: pengelolaan sampah, penanganan banjir, pemerataan air bersih, pembangunan ruang terbuka hijau, penyelesaian Islamic Center, digitalisasi layanan publik, pemberdayaan sektor perikanan dan pertanian modern, hingga program sosial seperti beasiswa pelajar berprestasi dan bantuan untuk lansia miskin.
“Dokumen RPJMK ini bukan hanya milik pemerintah, tapi milik semua warga Lhokseumawe. Masukan dan koreksi dari masyarakat sangat kami harapkan agar arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata,” tutup Wali Kota.
Dengan terselenggaranya forum ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan komitmennya dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Proses ini menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Komentar