Ketua BRA Minta Dukungan Serius Pemerintah Pusat untuk Reintegrasi Eks Kombatan GAM.
JAKARTA – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bersama Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenko PUK, Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2024).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara. Sementara rombongan Pemerintah Aceh turut didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, Ketua DPR Aceh, Zulfadli, serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, T. Asnal Zahri.
Dorongan Penguatan Perdamaian dan Penyelesaian Reintegrasi
Kepala BRA, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meminta perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat perdamaian di Aceh, menanggulangi kemiskinan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Sudah 20 tahun perdamaian Aceh berjalan. Namun penguatan perdamaian tersebut masih membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat, terutama dalam aspek reintegrasi mantan kombatan GAM,” ujar Jamaluddin.
Ia juga menegaskan pentingnya komitmen nasional terhadap penyelesaian poin-poin perjanjian damai Helsinki, termasuk penyediaan lahan bagi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebagaimana tercantum dalam poin 3.2.5 MoU Helsinki.
“Persoalan lahan ini belum sepenuhnya tuntas. Saat Pak AHY menjabat Menteri ATR/BPN, hal ini sudah sempat dibahas secara intens. Maka kami kembali menyampaikannya agar ada tindak lanjut yang konkret,” jelasnya.
Jamaluddin juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya menunjukkan kepedulian terhadap Aceh, khususnya dalam hal penyediaan lahan untuk eks kombatan.
Komitmen Pemerintah untuk Perdamaian Aceh
Menanggapi hal tersebut, Menteri AHY menyatakan komitmennya untuk terus menjaga dan memperkuat perdamaian Aceh. Ia menegaskan, pemerintah pusat siap mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
“Perdamaian Aceh adalah warisan penting dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ayahanda kami. Kami ingin memastikan bahwa Aceh terus tumbuh sebagai daerah yang damai dan sejahtera,” ujar AHY.
Ia menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti isu-isu yang disampaikan, termasuk penyelesaian alokasi lahan dan program reintegrasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju percepatan penyelesaian berbagai tantangan pascakonflik di Aceh, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar