Forbina Minta Presiden Dukung Kebangkitan Sabang sebagai Pusat Ekonomi Internasional.
Banda Aceh — Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, menyerukan perhatian serius dari pemerintah pusat untuk mengembalikan kejayaan Sabang sebagai pusat ekonomi internasional. Seruan ini disampaikannya sebagai bentuk keprihatinan terhadap belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis Sabang di jalur perdagangan global.
Muhammad Nur menekankan bahwa letak geografis Sabang yang berada di Selat Malaka—salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan sekitar 96.000 kapal melintas setiap tahun—merupakan aset besar yang belum tergarap maksimal. Ia menilai potensi Sabang sebagai gerbang ekspor-impor dan destinasi pariwisata internasional perlu segera dioptimalkan.
“Sabang dapat menjadi motor penggerak ekonomi Aceh dan Indonesia apabila dikelola secara serius dan terarah. Kapal-kapal kargo masih melintas di Selat Malaka dan mendekati perairan Sabang, namun kita belum mampu menjadikannya sebagai peluang ekonomi yang nyata,” ujar Nur dalam keterangan tertulis di Banda Aceh, Sabtu (12/4/2025).
Aceh, menurutnya, memiliki banyak komoditas unggulan seperti kopi Gayo, kelapa sawit, kakao, cengkeh, serta hasil laut seperti tuna, lobster, dan udang yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Namun, lemahnya infrastruktur dan belum terintegrasinya jalur perdagangan menjadi hambatan utama dalam mendorong ekspor.
Menanggapi hal ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) turut menyoroti pentingnya dukungan investasi di sektor strategis lainnya, termasuk kesehatan. Ia mengungkapkan rencana kerja sama dengan investor asal Malaysia, dr. Fetrik, untuk membangun rumah sakit modern di Aceh. Rumah sakit tersebut dirancang untuk melayani kebutuhan kesehatan awak kapal dan wisatawan asing.
“Pembangunan fasilitas kesehatan berteknologi tinggi adalah langkah penting untuk mewujudkan kemandirian Aceh, baik dalam bidang ekonomi maupun layanan publik,” ujar Gubernur.
Namun di tengah harapan tersebut, Forbina menyayangkan adanya kebijakan pemangkasan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) sebesar 62 persen. Kebijakan ini dinilai kontraproduktif terhadap upaya percepatan pembangunan dan investasi di wilayah tersebut.
Muhammad Nur menegaskan bahwa pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih, bukan hanya dalam bentuk regulasi yang mendukung, tetapi juga melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada pembangunan kawasan perbatasan strategis seperti Sabang.
“Kami berharap Presiden Republik Indonesia bisa hadir memberikan solusi nyata dan mendukung percepatan pembangunan Sabang sebagai pusat ekonomi internasional. Potensi besar ini harus dikelola dengan komitmen dan keberpihakan yang jelas terhadap kemajuan Aceh,” pungkasnya.
Dengan sumber daya yang melimpah dan letak geografis yang strategis, Forbina berharap Sabang dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat global serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Komentar