“Sangat kita sayangkan, usia pemerintahan Mualem masih seumur jagung, namun sudah dihadapkan pada perlawanan internal terhadap kebijakan beliau sendiri. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, justru muncul polemik yang mengganggu jalannya roda pemerintahan,”.
Banda Aceh – Situasi politik internal yang terjadi di tubuh Partai Aceh (PA) dinilai telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi Muzakir Manaf (Mualem) dalam menjalankan peran strategisnya sebagai Gubernur Aceh. Dinamika berkepanjangan yang melibatkan perbedaan pandangan antar kader, serta ketegangan dengan mitra koalisi, berpotensi mengganggu stabilitas kepemimpinan Mualem baik sebagai Kepala Pemerintahan Aceh maupun Ketua Umum Partai Aceh.
Pemerhati sosial politik Aceh, Syahril Ramadhan, menyampaikan keprihatinannya atas situasi tersebut. Ia menilai, seharusnya seluruh elemen pendukung dan kader PA bersatu, saling menahan diri, dan tidak mempertontonkan konflik internal ke ruang publik.
“Sangat kita sayangkan, usia pemerintahan Mualem masih seumur jagung, namun sudah dihadapkan pada perlawanan internal terhadap kebijakan beliau sendiri. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, justru muncul polemik yang mengganggu jalannya roda pemerintahan,” ujar Syahril, Kamis (17/4/2025).
BACA JUGA : Ada Apa Dengan Zulfadhli?
Syahril menambahkan, para kader Partai Aceh seharusnya menjadi barisan pendukung utama dalam merealisasikan janji-janji politik yang telah disampaikan Mualem saat pelantikannya sebagai Gubernur Aceh, yakni “menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat”.
“Jika para sahabat dan kader justru saling berebut pengaruh di internal partai, maka akan sangat memengaruhi psikologis dan fokus kerja Mualem. Kita tahu, beliau adalah sosok yang sulit menolak keinginan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabatnya pun harus bijak, demi kemaslahatan rakyat Aceh,” lanjutnya.
Menurutnya, seluruh jajaran PA harus fokus pada konsolidasi internal dan menahan diri hingga proses penetapan Sekretaris Jenderal secara definitif rampung dan mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini penting agar agenda-agenda strategis Partai Aceh dapat segera dijalankan seiring dengan Visi Misi Gubernur Aceh.
“Lazimnya, pemenang Pilkada telah terkonsolidasi dan mampu menebar kedamaian. Bukan sebaliknya, justru memperlihatkan perebutan kekuasaan kepada rakyat yang seharusnya dilayani,” tandas Syahril.
Ia menegaskan, tugas utama Gubernur saat ini adalah menjawab berbagai keresahan rakyat, bukan disibukkan dengan urusan internal partai.
“Kami berharap para kader PA menahan diri, tidak memperkeruh situasi. Biarkan Mualem bekerja tenang sebagai Gubernur Aceh, karena beliau kini bukan hanya milik partai, tetapi milik seluruh rakyat Aceh,” tutupnya.
Komentar