SAPA mendesak agar pengadaan fasilitas mewah yang tidak mendesak segera dibatalkan. Organisasi itu juga meminta agar alokasi untuk perjalanan dinas dan konsumsi dikaji ulang demi memastikan efisiensi anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Banda Aceh — Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pengadaan kendaraan dinas mewah serta proyek rehabilitasi rumah dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Ia menilai, kebijakan tersebut mencerminkan pemborosan anggaran dan rendahnya empati wakil rakyat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh.
“Masih banyak persoalan di Aceh yang harus dibenahi agar keluar dari keterpurukan. Pengadaan fasilitas mewah seperti ini sangat melukai hati rakyat dan menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat belum menjadi prioritas utama para wakil di DPRA,” kata Fauzan, Minggu (20/4/2025).
BACA JUGA : SAPA Desak Pemprov Aceh Hentikan Dana untuk Instansi Vertikal
Data dari aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencatat bahwa anggaran untuk pengadaan mobil dinas Ketua DPRA mencapai Rp3,3 miliar, sedangkan untuk Wakil Ketua sebesar Rp5,4 miliar. Selain itu, proyek rehabilitasi rumah dinas pimpinan dan anggota DPRA menghabiskan dana sebesar Rp47,43 miliar, belum termasuk biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp1,53 miliar.
Total anggaran belanja untuk kendaraan dinas dan fasilitas rumah dinas DPRA disebut mencapai sekitar Rp72,5 miliar, termasuk pengadaan mebel seperti lemari, tempat tidur, sofa, hingga televisi.
Tak hanya itu, SAPA juga menyoroti anggaran perjalanan dinas dan konsumsi di lingkungan Sekretariat DPRA yang dinilai sangat besar. Anggaran untuk perjalanan dinas tercatat mencapai Rp45 miliar, dan untuk makanan serta minuman sebesar Rp23 miliar. Total keduanya mencapai Rp68 miliar.
“Anggaran sebesar itu seharusnya difokuskan untuk pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Fauzan.
SAPA mendesak agar pengadaan fasilitas mewah yang tidak mendesak segera dibatalkan. Organisasi itu juga meminta agar alokasi untuk perjalanan dinas dan konsumsi dikaji ulang demi memastikan efisiensi anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Fauzan. (*)
Komentar