“Sebagai bagian dari pemerintahan, kita harus selalu taat asas hukum. MoU antara Kejaksaan Negeri dan DPRK Lhokseumawe ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan,” ujar Sayuti Abubakar.
LHOKSEUMAWE – Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe di Kantor DPRK setempat, Rabu (19/3/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal, Wakil Ketua DPRK Sudirman Amin, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, sejumlah perwakilan dari Kejari Lhokseumawe, serta anggota DPRK. Kabag Humas Setdako Lhokseumawe, Darius, S.Sn., juga tampak hadir dalam acara itu.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sebagai bagian dari pemerintahan, kita harus selalu taat asas hukum. MoU antara Kejaksaan Negeri dan DPRK Lhokseumawe ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan,” ujar Sayuti Abubakar.
Ia menambahkan, kerja sama ini akan memperkuat tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRK Lhokseumawe dengan dukungan pendampingan hukum dari Kejari.
“Dengan adanya MoU ini, diharapkan sinergi antara Kejaksaan Negeri dan DPRK semakin kuat, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Kota Lhokseumawe,” tegasnya.
Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk keseriusan semua pihak dalam mendorong reformasi birokrasi dan menciptakan iklim pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada kepentingan publik.
